Jokowi: Baru 46 Juta dari 126 juta Lahan yang Disertifikat

Minggu, 10 September 2017, 17:01:15 WIB - Peristiwa

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan warga saat penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (8/9). (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dari 126 juta bidang lahan yang harus disertifikatkan di tanah air. Saat ini baru 46 juta lahan yang telah disertifikat. Presiden menyebut masih banyak lahan yang harus disertifikat, padahal lahan yang belum bersertifikat akan memicu kasus sengketa lahan.

Adanya kondisi ini presiden mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan sertifikat tersebut dan menyerahkannya kepada masyarakat.

'Targetnya biasanya setahun hanya 400 sampai 500.000, tahun ini saya sudah targetkan 10 kali lipat, 5 juta harus diserahkan kepada masyarakat,' ujar Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, Jumat (8/9) siang.

Jokowi menambahkan, target itu akan terus digandakan. Setelah target 5 juta terbenuhi. Tahun depannya, ditargetkan 7 juta harus sudah diserahkan kepada masyarakat. Dan pada tahun 2019, akan diserahkan 9 juta kepada masyarakat.



Presiden menyebut dengan diterimanya sertifikat atas lahan oleh masyarakat. Maka masyarakat akan merasa aman. Sehingga tidak ada lagi orang lain bisa mengakui lahan tersebut, karena telah ada sertifikatnya.

'Gampang sekarang, pegang. Oleh sebab itu, sertifikat itu harus tahu semuanya berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya dimana harus mengerti,' ujarnya.

Kepala Negara juga berpesan, jika ingin menggunakan sertifikat untuk jaminan di bank, agar hati-hati. 'Dihitung, dikalkulasi, usahanya masuk enggak? Bisa mencicil, mengangsur setiap bulan enggak bunganya? Hati-hati,' ujar presiden.

Menurut enggak masalah sertifikat dijaminkan ke bank. Dapat pnjaman untuk digunakan modal usaha. Setelah ada untung baru dibelikan sesuatu.

'Enggak apa-apa, silakan ke bank enggak apa-apa, dapat 200 juta dipakai untuk usaha. Wah ini ada untung 50 juta, boleh itu untuk beli sepeda motor. Wah untung 100 juta, boleh untuk beli mobil. Dari keuntungan, bukan dari yang dipinjam keluar dari bank tadi. Hati-hati. Saya titip itu, hati-hati, sambung Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden juga berpesan kepada Kanwil BPN, kantor BPN di kabupaten dan kota, agar memberi pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat yang ada.

'Secepat-cepatnya dikeluarkan. Saya sudah perintah juga kepada Menteri BPN, katanya kurang juru ukur, sudah segera tambah juru ukur. Sudah tambah berapa, Pak Menteri? Dulu hanya memiliki 2.000, sekarang sudah ditambah lagi menjadi 4.500 sehingga mengukurnya lebih cepat. Jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban,' ujar Presiden. (rm)

Komentar