Gerindra Cs Akan Perkarakan Pernyataan Viktor Laiskodat

Jum'at, 04 Agustus 2017, 17:00:12 WIB - Peristiwa

Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat (fraksinasdem.org)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pernyataan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat yang menyebut Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN sebagai parpol intoleran dan mendukung ideologi khilafah karena menolak Perppu Ormas, mengundang reaksi parta-partai tersebut. Bahkan mereka berencana membawa pernyataan Viktor tersebut ke ranah hukum. Sebagian lainnya juga ingin melaporkan Viktor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan menunggu perkembangan proses hukum yang mereka ajukan.

"Sudah ada beberapa yang koordinasi mau melaporkan ke MKD. Yang bersangkutan juga akan dilaporkan ke pihak kepolisian," kata Dasco, Jumat (4/8/2017).

Namun demikian Dasco mengatakan, bahwa ada kebijakan di MKD terkait kasus yang alat buktinya berupa rekaman. Kebijakan MKD akan menunggu lebih hasil perkara di ranah hukum.



"MKD sudah berapa lama ada kebijakan kalau ada kasus seperti ini, kita menunggu kepolisian sambil memantau. Kalau ada pelanggaran hukum nanti terbukti pasti ada pelanggaran etika. Baru bisa kita proses," ujar Dasco.

Disebutkannya bahwa MKD, tak bisa menggunakan rekaman sebagai alat bukti. Sementara pidato Viktor yang dianggap provokatif disebar luaskan melalui grup WhatsApp dan viral di media sosial.

"Masalahnya alat bukti berupa rekaman itu hasil yurisprudensi, bila tidak diambil penegak hukum tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Iya itu yang dibawa ke MK," terangnya.


Seperti halnya kasus 'papa minta saham' yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto (SN) beberapa waktu lalu. Saat itu ketika dilaporkan ke MKD, eks Menteri ESDM Sudirman Said menjadikan rekaman sebagai alat bukti.

Namun Novanto kemudian mundur dari jabatan Ketua DPR sebelum putusan MKD. Kemudian Novanto melakukan judical review terkait masalah rekaman di UU ITE. Hasilnya, MK mengabulkan sebagian gugatan Novanto dan menyatakan rekaman yang tidak diambil penegak hukum tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

Merujuk pada keputusan MK itu, MKD lalu memulihkan nama baik Novanto atas permohonan Fraksi Golkar. MKD pun juga memulihkan harkat dan martabat Novanto.

"Faktanya seperti itu, memang ada aturannya. Kita sudah pernah pakai itu waktu kasus SN, lalu ada hasil MK," jelas Dasco.

Untuk itu soal terkait kasus Viktor, MKD kata politisi Gerindra ini, akan menunggu perkembangan kasus hukumnya. PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat yang disebut partai intoleran akan melaporkan Viktor ke pihak kepolisian.

"Makanya kami tunggu perkembangan proses hukum di pelaporan polisi. Kita pantau secara proaktif. Kalau terbukti ada pelanggaran hukum, kita proses etiknya," ujarnya.

Kendati demikian, MKD akan tetap menerima apabila ada pelaporan yang masuk mengenai Viktor. "Kita tetap verifikasi, tapi kalau alat bukti rekaman kita nggak bisa pakai," jelas Dasco.

Pidato Viktor di sebuah forum di Kupang, NTT sempat menyebar dan menjadi viral. Dalam pidatonya, Viktor menyebut Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN sebagai parpol yang intoleran dan mendukung ideologi khilafah karena menolak Perppu Ormas dan tak mendukung keberagaman.


Viktor meminta kepala daerah-kepada daerah yang diusung 4 parpol tersebut tak dipilih di pilkada. (dtc/rm)

Komentar