DPR Minta Keberadaan Biro Perjalanan Haji dan Umrah Dievaluasi

Rabu, 30 Agustus 2017, 16:53:13 WIB - Peristiwa

Sejumlah warga yang menjadi korban kasus penipuan dana Umroh First Travel menunjukkan beberapa barang bukti perlengkapan umroh yang dijanjikan untuk persiapan pemberangkatan, di kawasan Perumnas III, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/8). (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menyusul kasus First Travel yang memperdaya puluhan ribu jemaah umrah. DPR meminta ada evaluasi terhadap keberadaan biro-biro perjalanan haji dan umroh yang kini menjamur.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PAN Sungkono, masyarakat harus waspada dalam memilih biro jasa haji dan umrah. Menurutnya seperti halnya perbankan, kalau memberikan bunga tinggi biasanya banknya mau collaps. "Sama seperti itu biro-biro perjalanan yang memberi harga murah, jangan-jangan juga mau collaps," ujarnya.

Ia menambahkan adanya iming-iming besar, justru hal itu membahayakan. Biro-biro perjalanan yang memberi janji-janji lebih justru perlu diwaspadai. "Mereka umumnya hanya memanfaatkan situasi," katanya seperti dilansir dpr.go.id.

Politisi dari Dapil Jatim ini menyebut bahwa masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia ini menjadi peluang untuk pihak -pihak tertentu berbuat kecurangan. Ia menyebut model perusahaan umroh dan haji semacam multi level marketing (MLM) banyak dijumpai, Karena itu dia berharap masyarakat harus lebih berhati-hati.



Sungkono mengingatkan biro jasa itu bisa saja menampilkan kemasan, dengan berorientasi misi keagamaan seperti umroh tapi pengalaman yang ada di Indonesia seperti MLM dan bentuk lain yang justru merugikan masyarakat. Hal ini menurutnya disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat, dan mereka tergoda dengan rayuan dan janji-janji yang lebih murah.

Ia menambahkan masyarakat mudah tertarik dan senang apabila diiming-imingi haji murah dan cepat, sebab diketahui persoalan haji disini memiliki daftar tunggu yang lama. "Kondisi dan situasi inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu," tutur Sungkono.

Pihaknya berharap masyarakat hati-hati, kasus ini menjadi pengalaman dan informasi yang bisa diambil hikmahnya. "Jangan mudah mendengar atau mempercayai promo-promo yang tidak masuk akal," tandasnya.

Sedang pemerintah, dia mengharapkan selain mempersiapkan regulasi juga pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan dan evaluasi kepada biro-biro perjalanan harus lebih ketat, bila kajian menemukan hal yang berpotensi merugikan masyarakat harus segera ditindak tegas.

Ia pun menyatakan menyambut baik rencana Komisi VIII membentuk Panja Umroh-Haji sebagai upaya mencari jalan terbaik mengatasi kasus-kasus umroh dan haji yang banyak merugikan umat. (rm)

Komentar