KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land, Soal Reklamasi?

Rabu, 15 November 2017, 16:01:00 WIB - Peristiwa

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (ketiga kiri) bersama Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar (tengah), Artis Sophia Latjuba (kiri), Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (kedua kiri), Sejarawan Zen RS (ketiga kanan), Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kedua kanan) dan Pimpinan Redaksi Koran Tempo selaku Moderator Budi Setyarso (kanan) memberikan pendapatnya pada diskusi tentang korupsi di Jakarta, Jumat (10/11). Diskusi tersebut digelar dalam rangka peringatan hari Pahlawan yang mengambil tema "Menjadi Pahlawan dengan Melawan Korupsi".(ANTARA)

Petinggi Agung Podomoro Land Halim Kumala menyambangi Komisi Pemberantasan Korupi (KPK). Halim mengaku telah selesai menjalani pemeriksaan.

'Memang ada pemeriksaan, ya kasih berkas pasti sesuai pemeriksaan. Pemeriksaannya apa, tanya di dalam,' ujar Halim singkat usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (15/11), pukul 14.32 WIB.

Halim mengenakan batik kombinasi biru-putih ini didampingi oleh 2 orang. Halim lalu mengaku tidak ditanya apa pun selain menyerahkan berkas.

'Cuma kasih berkas. Ssst... Udah, udah tenang. Nggak ada ditanya. Terkaitnya kan berkasnya (yang) diperiksa,' katanya sembari mengajukan telunjuk ke depan bibir.

Saat ditanya apakah berkas itu terkait reklamasi, Halim membantah. 'Bukan, bukan,' ucapnya.

Dia lalu tidak enggan memberi pernyataan lagi. Halim kemudian berjalan bergegas menuju mobil Toyota Camry 1010 UAC, yang terparkir 300 meter dari gedung KPK.

Sebelumnya, KPK memang sudah memeriksa beberapa saksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Antara lain Sekda DKI Jakarta Saefullah, juga Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan KPK masih mendalami hasil putusan sidang terdakwa Sanusi terkait kasus suap reklamasi pulau G. Seluruh proses yang berlangsung masih dalam tahap penyelidikan.

'Seperti yang disampaikan sebelumnya kan kita melakukan analisis putusan sidang, kita melihat fakta persidangannya kemudian sekarang kita sedang memperdalam,' ujar Febri, Selasa (31/10).

KPK kini membuka penyelidikan baru atas kasus korupsi Raperda Reklamasi pada 2016 lalu karena diduga ada keterlibatan korporasi. (dtc/mfb)

Komentar