Ribuan Pemotor Akan Gelar Aksi Tolak Kebijakan Pembatasan Motor

Minggu, 03 September 2017, 16:00:28 WIB - Peristiwa

Sejumlah kendaraan terjebak macet saat melintas di jalan Sudirman, Jakarta, Senin (7/8). Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memperpanjang jalur larangan sepeda motor dari MH Thamrin hingga Bundaran Senayan, guna mengurangi kepadatan kendaraan. (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan sepeda motor di Jalan Thamrin hingga Sudirman memicu penolakan. Gerakan Aliansi Menolak Pembatasan Motor berencana menggelar aksi penolakan itu pada Sabtu 9 September mendatang. Aksi akan diwujudkan dalam bentuk konvoi bersama 5000 bikers dijalan-jalan protokol tersebut.

'Kami berniat mengadakan penolakan, jenis aksinya masih sama, kami akan mengerahkan massa untuk meminta membatalkan Pergub (peraturan gubernur) yang sudah keluar,' ujar Badan Kehormatan Road Safety Association, Rio Octaviano dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Rio mengatakan aksi konvoi itu dilakukan oleh 5.000 bikers secara bersamaan. Mereka akan melakukan konvoi dari Patung Panahan hingga Irti Monas, dan konvoi di ruas jalan yang akan diterapkan dilarang oleh Pemprov DKI.

Rio berpendapat kebijakan yang diterapkan provinsi Jakarta untuk mengatasi kemacetan terdapat kesalahan. Salah satunya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menanggulangi kemacetan.



'Masalah ketidaksiapan pemerintah dalam penanggulangan kemacetan jabodetabek. Semuanya harus terencana ketika dibangun, semuanya harus terencana,'ujar Rio.

Selain melakukan aksi berupa konvoi, menurut Rio pihaknya juga akan menyurati Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta mengkaji ulang Pergub pembatasan motor tersebut.

'Kami menyurati itu hanya akan mengatakan ini kami ada aksi, jadi tindak lanjutnya mungkin setelah itu setelah surat diterima seperti apa,' ujar Rio.

Rachmat Hidayat dari Yamaha Revs Cbu Indonesia juga menyatakan menolak kebijakan larangan kendaraan roda dua. Alasan penolakan ini karena selama ini belum tersedianya infrastruktur dan noda transportasi umum yang baik di Jakarta.

'Pemerintah belum menyediakan infrastruktur yang baik khususnya untuk umum. Penolakan ini murni untuk kepentingan para pengguna motor,' ujar Rachmat. (dtc/rm)

Komentar