JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VII DPR meminta agar pemerintah tak membebankan program BBM Satu Harga kepada PT Pertamina. Sebab membebankan program tersebut kepada Pertamina, dikhawatirkan  akan mempengaruhi kondisi perusahaan minyak nasional tersebut. Padahal Pertamina sendiri harus sehat, bagus, dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan bahwa program BBM satu harga memang sangat bagus, namun program tersebut  belum dapat dipastikan berjalan sukses jika setiap tahun anggarannya dibebankan kepada Pertamina.

"Harus ada solusi terbaik atas persoalan ini. Sehingga dengan begitu banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina, hasilnya bisa sampai pada sasaran," ujar  Eni saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Dirut PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
 
Ia menyayangkan jika anggaran yang besar untuk mendukung program tersebut, tetapi manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat.
 
Ia juga menilai kebijakan tersebut dirasa tidak adil, jika dibebankan kepada Pertamina. Dimana Pertamina harus mengeluarkan banyak biaya untuk penugasan program BBM satu harga itu.
 
"Bayangkan kalau 150 titik yang direncanakan sudah selesai, berarti diperlukan biaya sebesar 3 triliun setiap tahun untuk mengoperasikan program BBM satu harga," jelasnya, seperti dikutip dpr.go.id.
 
Menurutnya implementasi dari program ini belum bisa dipastikan berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan Presiden Jokowi, dimana BBM satu harga sampai di tingkat masyarakat.
 
Berdasarkan pantauannya di lapangan, terutama dimana titik-titik yang menjadi sasaran Pertamina untuk melakukan program itu, ternyata harga tersebut baru sampai pada tingkat pengecer saja. "Belum sampai ke masyarakat. Lantas bagaimana dengan begitu banyaknya uang yang telah dikeluarkan oleh Pertamina, tetapi programnya cuma sampai tingkat pengecer saja," tanya Eni. (rm)

BACA JUGA: