JAKARTA,GRESNEWS.COM - Setelah sempat ditunda, Sidang Paripurna pengesahkan APBN 2018 akhirnya diketok. APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp2.220,6 triliun. Angka tersebut lebih sedikit dari Rancangan yang sebelumnya ajukan sebesar Rp2.204,3 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp1.454,4 triliun yang meliputi Kementerian Lembaga (K/L) Rp 847,4 triliun dan non K/L Rp 607,05 triliun.

"Belanja negara dalam tahun 2018 sebesar Rp 2.220,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,4 triliun," kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin saat Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10).

Sementara untuk transfer daerah dipatok sebesar Rp766,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara dipatok Rp1.894,7 triliun atau lebih tinggi Rp 16,2 triliun dari yang diajukan. Terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp1.893,5 triliun dan hibah Rp1,19 triliun.

Dengan postur anggaran tersebut, APBN kali ini terjadi defisit anggaran Rp325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit nantinya akan ditutup oleh penarikan utang oleh pemerintah.

"Maka disepakati defisit dalam APBN Tahun anggaran 2018 adalah 2,19%," ujar Aziz.

Asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4%, tingkat inflasi sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah dengan rata-rata Rp 13.400 per US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan sebesar 5,2%. Selanjutnya terkait ICP sebesar US$ 48 per barel, lifting minyak sebesar 800.000 barel per hari, lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak.

Selain itu angka  pengangguran ditetapkan 5%-5,3%, untuk tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10,0%. Sedangkan untuk gini rasio menjadi 0,38, dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditetapkan 71,50.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR, sebanyak 8 fraksi menyatakan menyetujui RAPBN 2018 untuk dijadikan undang-undang. Sementara  Fraksi Partai Gerindra menolak dan Fraksi PKS menerima dengan catatan. (dtc/rm)

BACA JUGA:
Tags