JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga saat ini masih kesulitan menemukan calon pembeli gas hasil produksi  Blok Masela, Maluku. Pasalnya sejumlah calon pembeli yang berniat memanfaatkan gas produksi blok migas di Laut Arafuru tersebut masih menawar harga di bawah biaya produksi.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, calon pembeli hasil produk gas Blok Masela hingga saat ini belum bisa ditentukan. Sebab tawaran harga yang diajukan para calon pembeli dinilai masih rendah. Ia mengungkapkan beberapa waktu lalu ada ada beberapa calon pembeli, salah satunya perusahaan industri petrokimia dalam negeri yang masih menawarkan harga dibawah USD 6 per MMBTU.

"Hingga alokasi gas melalui pipa, belum ditetapkan siapa pembelinya. Beberapa waktu yang lalu ada yang minat, (tapi) harganya USD 3 (per MMBTU)," ujar Amien.

Menurut Amien, usulan harga USD 3 per MMBTU ini masih belum sesuai keekonomian harga di hulu migas. "Jadi kalau industri dalam negeri memberikan tawaran USD 3 (per MMBTU), ya kita (industri hulu migas) cari sendiri saja. Di Teluk Bintuni (Papua Barat) saja sebesar USD 5 (per MMBTU)", kata Amien.

Kementerian ESDM menyatakan akan kembali mencari pembeli gas hasil Blok Masela. Kementerian ESDM mengaku sudah meminta daftar calon perusahaan kepada Kementerian Perindustrian yang membutuhkan gas pipa dari lapangan migas yang dikembangkan dengan skema onshore (darat) tersebut.

"Kita sedang minta Kemenperin list kira-kira kebutuhan (perusahaan) baik itu pupuk atau semen di luar pembangkit listrik. Proses ini masih berlangsung," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial, Selasa (9/1).

Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan harga gas yang belum bisa sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri.

Blok Masela sendiri memiliki kapasitas produksi kilang mencapai 150 mmcfd gas pipa dan 9,5 juta ton per tahun (MTPA) gas alam cair (LNG). Saat ini sedang dilakukan proses persiapan Pre-FEED: menganalisa pilihan terbaik terkait jenis dan kapasitas produksi, biaya investasi dan keekonomian, serta jadwal project (revisi POD I). "Diharapkan pertengahan tahun pre-FEEDnya selesai, sehingga akhir tahun revisi POD I bisa selesai," jelas Amien.

Selain persoalan pembeli gas, Blok Masela juga masih menghadapi persoalan tentang pembagian produksi antara yang offshore (dalam bentuk LNG) dan onshore (gas dengan pipa).

Sebelumnya Inpex selaku kontraktor Blok Masela menginginkan Blok Masela bisa memproduksi 9,5 juta ton per tahun (mtpa) untuk gas cair (LNG) dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk alokasi gas pipa bagi industri hilir di kawasan Masela. Namun pemerintah menawar produksi untuk offshore berupa LNG yang akan dikapalkan untuk diekspor ke Jepang hanya 7,5 mtpa, sedang  untuk gas pipa (onshore) produksi ditambah 474 mmscfd, sehingga diharapkan bisa mendukung industri dalam negeri.

Untuk itulah pihak pemerintah meminta Inpex membuat kajian pre-feed  atau desain awal dengan dua opsi tersebut. Batas waktu yang diperlukan mengkaji itu sekitar enam bulan. Kajian ini penting sebagai acuan untuk membuat keputusan akhir investasi (FID).

Akibat sejumlah persoalan itu pengembangan blok migas di Laut Arafuru itu  molor dan dipastikan baru bisa berproduksi tahun 2027 atau  mundur dari target awal untuk produksi pada 2024.(rm)