JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menilai jangkauan pasar industri keuangan syariah Indonesia sangat kecil. Padahal potensi pasar industri syariah sebagai negara dengan populasi muslim terbesar sangat luas.

Pasar perbankan syariah, menurut Presiden Jokowi, pada tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen dari seluruh aset industri perbankan nasional, masih sangat kecil.  Indonesia dinilai masih berada jauh di bawah negara-negara lain, seperti Arab Saudi yang sudah mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, Uni Emirat Arab 19,6 persen.

"Sementara di Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, baru mencapai 5,3 persen, masih kecil sekali," ujar Presiden saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7) siang.

Padahal menurut presiden, saat ini jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia, terbanyak di dunia, yaitu 34 Bank Syariah, 58 Operator Takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah atau rumah gadai syariah, dan lebih dari 5.000 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta memiliki 23 juta pelanggan.  Sehingga masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, karena pasar Indonesia sangat besar.

"Inilah peluang besar yang harus kita manfaatkan, jangan sampai justru dimanfaatkan negara lain," ungkapnya seperti dikutip setkab.go.id.


Menurut Presiden seharusnya dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Indonesia menjadi terdepan, menjadi pemimpin dan menjadi pusat keuangan syariah dunia.

"Harusnya seperti itu. Dan sudah sepantasnya seperti itu. Tapi ini belum kejadian," tandas Kepala Negara.

Jokowi optimistis, jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, diperkuat, dan terus dikembangkan, maka keuangan syariah akan menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan negara.

"Baik pembangunan ekonomi umat, baik itu pembangunan infrastruktur, baik itu untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan pelabuhan, untuk pembangunan pembangkit listrik, maupun dalam pembiayaan-pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Bisa kita gunakan," tutur Presiden lagi.

Selain itu presiden juga mengungkapkan untuk pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan, dana-dana sosial keagamaan harusnya bisa dimanfaatkan. Seperti hanya dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar. Selain itu juga negara juga memiliki tanah wakaf. Indonesia disebut Jokowi memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar yang juga bisa dimanfaatkan.

"Data yang saya dapatkan 4,3 miliar m2. Besar sekali, yang mayoritas belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, karena umumnya memang dijadikan untuk masjid atau pun pemakaman umum,” ungkap Kepala Negara.

Selain itu, wakaf tunai yang terkumpul juga baru sekitar Rp22 miliar. Untuk itu wakaf tunai juga perlu didorong untuk lebih dikembangkan, sehingga hasil-hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan UMKM, sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal pengelola dana umat kurang yang jumlahnya mencapai lebih Rp80 – 93 triliun. Menurutnya jika dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara.

"Kemarin saya sampaikan, bisa ditaruh di tempat-tempat yang aman, jangan yang berisiko, dana haji itu," papar Presiden.

Presiden mengaku sudah mengintip negara-negara lain dalam pemanfaatan dana haji ini. Pemanfaatannya bisa di sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, yang dinilai aman,  "Jalan tol nggak akan rugi, nggak akan hilang," ujarnya.

Atau diinvestasikan untuk pembangunan pelabuhan, yang akan memberikan keuntungan yang besar sehingga nantinya bisa menurunkan ongkos haji. Bahkan menurut Jokowi, tabungan haji di Malaysia, justru di investasikan di perkebunan, yang sesungguhnya masih beresiko, baik kebakaran atau nggak keluar hasil.

“Tapi kalau jalan tol, pelabuhan, airport,  insya Allah nggak akan ada ruginya. Dan itu sudah saya sampaikan agar nanti dana haji kita berikan peluang untuk dananya ditaruh-taruh yang enak-enak saja, yang berisiko jangan. Karena ini dana umat, hati-hati," ujar Presiden.

Pada kesempatan itu Presiden juga berjanji akan terus mendorong KNKS bisa meluncurkan program-program yang bisa mendorong keuangan syariah, ekonomi syariah. Sehingga bisa meningkatkan angka 5,3 persen meloncat ke angka yang lebih tinggi lagi. (rm)

BACA JUGA: