Alasan Polisi Lambat Ungkap Kasus Ujaran Kebencian

Kamis, 12 Oktober 2017, 15:00:31 WIB - Peristiwa

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kiri), Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno dan Kabaharkam Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). RDPU tersebut membahas koordinasi Polri dengan penegak hukum lainnya, pembentukan densus tipikor serta penanganan sejumlah kasus seperti terorisme, korupsi dan narkotika. (ANTARA)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan alasan lamanya pengusutan suatu kasus ujaran kebencian di media sosial. Tito mengatakan pengungkapan kasus ujaran kebencian atau hate speech di media sosial tergolong sulit. Ini karena mereka menyebarkannya melalui perangkat teknologi Informasi dan Teknologi (IT).

'Hate speech menggunakan IT tak begitu mudah,' ujar Tito dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Menurut Tito, para pelaku menggunakan cara hit and run saat menjalankan aksinya. Usai menyebar kebencian, kata Tito, para pelaku menghapus akun mereka.

'Banyak pelaku hit and run. Buka akun kemudian hate speech, provokatif, hoax, setelah itu run,' sebut Tito.



Tito mengatakan banyak kasus hit and run ujaran kebencian. Tito menyebut salah satu kasus seperti ini yang paling menonjol ialah Saracen. 'Salah satu yang menonjol Saracen yang ada 6 tersangka,' kata dia.

Polisi telah mengantongi fakta hukum adanya hubungan antara Jasriadi bos Saracen dan Asma Dewi dalam perkara produksi dan distribusi konten ujaran kebencian, isu SARA dan hoax kelompok Saracen. Fakta tersebut berupa jejak digital.

Namun Partai Gerindra mengkritik polisi dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Gerindra mengkritik cara Polri menangani kasus ujaran kebencian oleh Asma Dewi yang dinilai mereka tendensius ke Prabowo Subianto.

'Kami menyoroti kasus ujaran kebencian yang terjadi beberapa waktu lalu. Pertama, kinerja Polri menangani… kami khawatir ada gejala Polri mengarah menjadi alat kekuasaan,' ujar anggota Komisi III F-Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

'Dalam kasus Asma Dewi, kami mendapat info bahwa pada saat ditangkap, beliau ditanya apakah anggota Gerindra. Kemudian ditanya juga apakah beliau menerima dana dari yayasan Pak Hashim Djojohadikusumo (saudara Prabowo),' imbuhnya.

Dasco mengaku tak habis pikir mengapa Polri menanyakan kaitan Asma Dewi dengan Gerindra dan keluarga Prabowo. Menurut Dasco, hal itu tak adil.

'Nah yang kami tanyakan, atas dasar apa penyidik Polri menanyakan hal tersebut dan mengapa sangat tendensi kepada kami, Partai Gerindra, dan keluarga Pak Prabowo dengan tuduhan membabi buta seperti itu, Pak Kapolri? Apakah karena kami partai di luar pemerintah? Itu perlu dijawab,' ucapnya.

Dasco meminta polisi profesional menangani kasus Asma Dewi. Dia menilai polisi tak profesional dalam kasus Asma Dewi.

'Penyidik sampaikan ke media soal Asma Dewi yang jadi anggota WhatsApp group Gerakan Merah Putih Prabowo Subianto lalu menyatakan tak menutup kemungkinan tersangka memiliki peran penting dari rentetan kebencian yang dipersiapkan untuk Pilpres 2019. Hal ini kami sayangkan karena anggota Polri memberi umpan media untuk berspekulasi dan menuduh tanpa dasar sama sekali,' protesnya.

'Katakanlah Asma Dewi ada di grup WhatsApp itu dan seharusnya penegak hukum tak main-main dengan asumsi,' sambungnya. (dtc/mfb)

Komentar