Anggota DPR Desak Pemerintah Kaji Limbah Tambang Freeport

Kamis, 14 September 2017, 13:09:40 WIB - Peristiwa

Pertambangan PT Freeport Indonesia.


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik mempersoalkan pembiaran pemerintah terhadap kasus limbah yang dihasilkan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Limbah yang diduga mencemari lingkungan itu telah berlangsung bertahun-tahun dan dalam skala yang luas.

Willem menegaskan, bahwa isu dampak pembuangan limbah penambangan emas PTFI telah berlangsung sekian lama, bahkan telah mempengaruhi publik internasional. Namun disayangkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat menyampaikan narasi pada pengesahaan UU tentang Konvensi Minamata sama sekali tak disinggung tentang dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kegiataan pertambangan emas skala besar, seperti dilakukan Freeport.

Willem berharap persoalan tersebut menjadi perhatian khusus menteri Lingkungan dan Kehutanan. Pemerintah juga diminta untuk melakukan kajian dampak pembuangan limbah PTFI di Papua, terutama kesepanjang aliran sungai-sungai dan pantai Papua.

"Dirapkan hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan segera melakukan kajian," ujar politisi F-PD saat menginterupsi saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).



Willem sempat mempertanyakan apakah tanah Papua bukan bagian Indonesia sehingga tak memperoleh perhatian semestinya?menurutnya Papua justru bingkai NKRI. "Saya sangat menyesal kalau sikap penyelenggara negara seperti ini, ujar politisi asal dapil Papua itu.

Sebelumnya menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan pidato pandangan pemerintah terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minimata Convention on Mercury atau Konvensi Minimata mengenai Merkuri.

Namun dalam pidatonya Menteri Siti tak menyinggung terkait penanganan limbah pertambangan emas Freeport yang diduga telah mencemari lingkungan
Papua.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Jimmy Demianus mengungkapkan dengan luas wilayah 3,5 kali Pulau Jawa, Papua dan Papua Barat memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Menurutnya selama ini pemerintah beranggapan dengan kucuran dana melalui Dana Otonomi Khusus yang besar itu bisa mempercepat pembangunan di Papua.

"Satu hal yang tidak mungkin karena dengan rentang wilayah kendali yang luas, percepatan pembangunan itu akan sulit diwujudkan," katanya, seperti dikutip dpr.go.id.

Ia pun menyinggung kemungkinan menyelesaikan percepatan pembangunan Papua dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi tiga provinsi baru, seperti diusulkan masyarakat Papua, ujarnya.

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini usulan terkait penambahan DOB di Papua sudah didengungkan sejak 1990-an. Namun pembahasannya selalu terhenti. Ia meminta usulan pembagian menjadi tiga provinsi di Papua dapat menjadi pembicaraan prioritas.

"Kami mohon agar mempertimbangkan tiga provinsi baru di Papua. karena Papua memiliki persoalan yang spesifik, sehingga membutuhkan penyelesaian yang spesifik pula," ujar politisi asal dapil Papua Barat itu. (rm)

Komentar