KPK Siap Telisik Izin Tambang Abal-abal

Rabu, 11 Januari 2017, 13:39:00 WIB - Peristiwa

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo bersama sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan pers terkait kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi selama tahun 2016, Senin (9/1). (Edy Susanto/Gresnews.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat khusus terkait dugaan suap di 3.586 izin tambang abal-abal yang harusnya dicabut oleh gubernur di seluruh Indonesia per 2 Januari 2017. KPK digandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menelisik apabila ada unsur tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan IUP oleh kepala daerah.

Sebelumnya diberitakan, per Oktober 2016 terdapat 10.041 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, tapi tak semuanya sudah memenuhi legalitas dan bisa mendapat status Clean and Clear (CnC). Hanya 6.455 IUP yang berstatus CnC, sisanya 3.586 IUP belum CnC alias abal-abal.

'Khusus untuk tindak lanjut itu akan diadakan rapat khusus, tapi belum terjadi. KPK menunggu laporan resmi dari ESDM,' kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (11/1/2017).

Kementerian ESDM pun menyatakan bahwa 3.586 izin tambang abal-abal ini harus segera dicabut oleh gubernur di seluruh Indonesia per 2 Januari 2017. 'Kan sudah lewat tenggat waktu untuk menyelesaikannya. Kalau nggak CnC ya harus dicabut. Kalau nggak selesai dicabutlah. Yang mencabut ya gubernur,' kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/1).

Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 (Permen ESDM 43/2015) untuk menata ribuan IUP abal-abal yang tidak CnC. Berdasarkan Permen ESDM 43/2015, semua IUP non CnC yang tidak jelas tindak lanjutnya otomatis harus dicabut oleh gubernur pada 2 Januari 2017. (mfb/dtc)

Komentar