JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah akhirnya memutuskan skema pembiayaan pembangunan  Light rail Transit (LRT) Jabodebek dilakukan melalui pengelolaan oleh korporasi.Dalam hal ini pemerintah menunjuk PT Kereta Api sebagai investor utama dan PT Adhi Karya sebagai investor pendamping.

Peraturan terkait operasi atau pengelolaan melalui format korporasi tersebut akan segera disiapkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Satu proyek kereta api yang biasanya secara penuh dibiayai oleh APBN, kini dilakukan dengan format baru, yakni melalui format pengelolaan oleh korporasi. Sekarang ini oleh BUMN tetapi bukan tidak mungkin nantinya ada suatu kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Jadi Kemenhub sangat bergembira dengan format baru ini," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat Konferensi Pers bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait Proyek LRT Jabodebek di Gedung BPPT I pada Jumat (8/12).

Disebutkan bahwa total anggaran untuk proyek LRT itu mencapai Rp29,9 triliun yang terdiri atas sarana, prasarana dan IDC (interest during construction). Dalam hal ini pemerintah mendukung proyek LRT melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun kepada PT. Adhi Karya dan Rp7,6 triliun kepada PT. KAI (Persero).

Selain itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT. KAI (Persero) akan mendapatkan pinjaman dari perbankan sebesar Rp18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.

"PT.KAI mendapatkan PMN Rp7,6 triliun serta meminjam Rp18.1 triliun dalam jangka waktu pinjaman sampai dengan 17 tahun," jelas Sri.

Sedang pendapatan akan diperoleh LRT melalui tiket penumpang juga dari pendapatan Transit Oriented Development (TOD). " Namun sementara ini kita belum memperhitungkan secara detail tentang TOD, kita baru memperhitungkan income (pemasukan) dari pembayaran tiket," tutur Menhub Budi.

Ditambahkan Menhub, saat beroperasi tiket LRT akan dijual seharga Rp12.000 dengan kenaikan 5% pertahun. Sementara PSO (Public Service Obligtion) nantinya akan dihitung dengan satu jumlah tertentu di mana sebagian biaya dibebankan kepada penumpang dan yang lain akan ditanggung pemerintah.

"Rencananya harga tiket akan naik sekitar 5% pertahunnya," kata Budi Karya, seperti dikutip dephub.go.id.

Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan melalui struktur kombinasi pembiayaan antara APBN dengan PMN dan pembiayaan komersial ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan transportasi umum.

"Dengan dukungan pembiayaan tersebut, ini sangat baik untuk ke depannya sehingga kita bisa mempercepat pembangunan transportasi umum dan tentunya membuat cost lebih efisien dan sehat," ujar Rini.

Keempat Menteri juga menyepakati dan memberikan arahan agar tidak ada korupsi dalam proses pelaksanaan proyek LRT tersebut.

"Kita betul-betul ingin membuka secara transparan proses pengadaan termasuk pengadaan kereta dan semua pihak dapat melaksanakan kerjasama ini dengan azas adil dan transparan," tegas Menko Maritim Luhut.

Landasan dalam penyelesaian proyek LRT ini adalah Peraturan Presiden No.49 Tahun 2017, dalam Perpres tersebut telah diatur mengenai peranan masing-masing pihak baik Kemenhub, PT. KAI (Persero) dan PT. Adhi Karya. (rm)

BACA JUGA: