JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah tawarkan perpanjangan kontrak hingga 20 tahun ditambah 7 tahun sebagai kompensasi perubahan pengembangan kilang LNG dari skema terapung ke darat kepada Inpex Corp untuk mengelola Blok Masela di  Laut Arafura, Maluku. Kesepakatan itu ditawarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat berkunjung ke Jepang, pada Senin hingga Rabu (18/10).

Dari kesepakatan pembicaraan menteri ESDM dengan CEO Inpex Corp, Toshiaki Kitamura, di Tokyo, Jepang, Selasa (17/10) setidaknya disepakati tiga hal. Yaitu, Pemerintah tetap meminta Inpex untuk mengembangkan LNG di darat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Kedua, Pemerintah akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex ditambah dengan 7 tahun sebagai kompensasi atas perubahan pengembangan kilang LNG dari skema terapung menjadi darat. Ketiga, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Inpex untuk memilih sendiri lokasi tempat pembangunan kilang LNG darat tersebut.

"Keputusan terkait Inpex ini, akan memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah dengan 7 tahun sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang terapung menjadi kilang darat," tutur Jonan seusai bertemu dengan Toshiaki Kitamura, tulis rilis Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama ESDM di esdm.go.id.

Disebutkan saat ini, Inpex tengah melakukan kajian prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (pre-FEED) setelah mereka menerima surat perintah kerja dari SKK Migas. Pasca kunjungan Menteri ESDM ke Jepang pada 16 Mei 2017, telah disepakati bahwa pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau. Adapun, pada surat perintah disebutkan bahwa kapasitas kilang LNG ditetapkan 9,5 mtpa dan produksi gas pipa sebesar 150 mmscfd.

Pra-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (PoD). Seperti diketahui, sebelumnya revisi PoD dilakukan untuk menambah kapasitas produksi LNG saat skema masih menggunakan kilang terapung.

Seperti diketahui Inpex memperoleh hak pengelola ladang gas di Blok Masela pada tahun 1998. Inpex menjadi operator dengan kepemilikan saham sebesar 65% dan Shell Upstream Overseas Services sebesar 35%. Pemerintah Indonesia berharap Inpex bisa segera memulai proyek lapangan gas tersebut.

Dalam kunjungannya ke Jepang dan dalam pertemuan dengan LNG Japan Corporation (16/10), Menteri Jonan menyampaikan bahwa kebijakan pembelian gas Indonesia dilakukan dalam jangka waktu kontrak lebih lama dengan volume tetap.

"Bapak Menteri menyampaikan bahwa kita sebisa mungkin menghidari spot cargo, Pertamina diminta untuk berdialog lebih detail terkait pembelian gas ini. Selain itu, kebijakan utama gas Indonesia itu diutamakan untuk pemenuhan dalam negeri, sisanya baru untuk ekspor," ujar Dadan Kusdiana, Kepala Biro Komunikas, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM.

Masih terkait pertemuan dengan LNG Japan Corporation, Menteri ESDM juga meminta agar dilakukan diskusi lebih detail dengan SKK Migas untuk penurunan cost pada proyek LNG Tangguh. Demikian halnya untuk LNG Benoa, disebutkan Jonan bahwa harga untuk pengapalan saat ini sangat mahal, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk penurunan harga.

Sementara itu saat bertemu dengan Tokyo Gas, pihak Tokyo Gas sempat menyampaikan permintaan dukungan Pemerintah Indonesia atas study LNG di Sulawesi termasuk dukungan agar peraturan perundangan di Indonesia dapat mendorong bisnis gas tersebut. Disebutkan saat ini Tokyo Gas, sedang melakukan study pembangunan LNG di Sulawesi dan berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian study tersebut.

"Tokyo Gas rencananya akan membangun LNG di Indonesia, sedang dilakukan study untuk di Sulawesi. Saat ini bersama dengan Pertamina, mereka sedang menjalankan proyek pembangunan LNG Bojonegara, Banten. Pada pertemuan dengan Tokyo Gas, Bapak Menteri kembali menekankan pentingnya efisiensi," kata Dadan.

Dalam kesempatan itu Menteri Jonan menyampaikan kepada Tokyo Gas agar jual beli LNG atas gas sebaiknya dilakukan dengan kontrak jangka panjang. Selain itu, pengusahaan gas jangan hanya membangun infrastruktur gas saja, tetapi sekaligus pembangunan pembangkit listrik. "Tantangannya adalah transportation cost yang mahal untuk wilayah Indonesia Timur. Agar biaya lebih efisien dan murah, Jonan meminta agar pembagunan pembangkit listrik dilakukan di dekat sumber energinya, di mulut sumur. Kebijakan gas Indonesia itu diutamakan untuk pemenuhan dalam negeri, sisanya untuk ekspor," ujar Dadan. (rm)