Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia, menggugat Partai Golkar yang memecat dirinya lantaran dianggap bertentangan dengan keputusan partai. Ahmad Doli Kurnia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan pemecatan dari DPP Golkar secara resmi sejak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham mengumumkan pemecatan dirinya,

"Saya akan lawan! Saya merasa ini bentuk kesewenang-wenangan partai, bukan milik satu-dua orang dan ini hak asasi saya. Saya masuk ke partai tidak bayar, tidak tes, saya masuk partai ini atas dasar kesadaran saya pribadi," kata Ahmad Doli, Rabu (30/8).

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah memberikan surat peringatan kepada Ahmad Doli Kurnia yang merupakan koordinator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Dalam kegiatannya bersama GMPG di Gerakan Golkar Bersih, Doli dan rekan-rekannya mendesak Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik oleh KPK agar mundur dari jabatannya. Hal ini memicu pemberian sanksi terhadap Doli. Dia dianggap melenceng dan apa yang dilakukannya dinilai tidak dalam rangka membangun partai.

Namun menurutnya surat peringatan dari DPP Golkar salah alamat karena ditujukan kepada pengurus partai Golkar. Dia menegaskan dirinya bukanlah pengurus DPP Golkar, tetapi anggota dari partai berlambang beringin tersebut.

"Isinya menjelaskan secara panjang sudah melakukan rapat pleno dan mendapat dukungan provinsi dan DPP Golkar bahwa mereka tetap mendukung Setya Novanto dan pernyataan saya membangkang keputusan itu," terangnya.

Doli berdalih, apa yang dilakukannya adalah kewajiban bagi anggota Golkar untuk mematuhi AD/ART partai, termasuk Munas Golkar. Dia mengingatkan, pada Munas Golkar diputuskan bahwa partai ini akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Bahkan, lanjut Doli, DPP Golkar telah membuat 7 poin kesepatan yang salah satunya isinya akan bersedia mundur dari Golkar jika terbukti melakukan korupsi akan mundur dari posisinya.

Doli menambahkan, pemecatan terhadap dirinya menunjukkan hilangnya kecerdasan dalam pengelolaan organisasi di internal Golkar. DPP Golkar dinilai sudah antikritik dan takut akan adanya perbedaan. "Mengelola organisasi secara primitif. Sekarang ini kita kan di era politik terbuka demokratis," ucapnya.

"Jadi harusnya pemimpin di parpol adalah pemimpin yang mampu berdialog dengan cara apapun dengan seluruh anggota akder dan konstituen. Jangan parpol dikelola perusahaan, seperti bos dan bawahan, kalau bawahan kritik diperingati dan dipecat. ini kemunduran Golkar," sesal Doli Ahmad.

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa parta sudah memberi peringatan pada Doli. Namun pemrakarsa gerakan Golkar Bersih itu tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan.

"Golkar melakukan langkah-langkah yang menurut DPP tak sesuai aturan, bahkan banyak melibatkan lembaga lain dan menuding lembaga lain terlibat konspirasi terkait kasus ketua umum (Setya Novanto)," kata Idrus di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Idrus menyesalkan sikap Doli yang melakukan aksi-aksi sepihak tanpa koordinasi dengan partai. "Bahkan sudah melakukan demo-demo, baik di MA, KY, KPK. DPP ambil keputusan memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Golkar," katanya. (dtc/mfb)

 

BACA JUGA:
Tags