JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan  menegaskan pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun ini. Bahkan pihaknya meminta agar tarif listrik untuk semua golongan pelanggan bisa turun melalui langkah-langkah efisiensi dari PT PLN (Persero).

Hal ini, menurut Jonan, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan, tarif listrik tidak ada penyesuaian apapun mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2017 mendatang.

"Presiden dan kita semua berusaha untuk tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir tahun ini, jadi kalau bisa tarif listrik turun," ujar Jonan kepada wartawan, Senin (4/9).

Untuk itu, Jonan meminta kepada PLN untuk untuk melakukan efisiensi-efisiensi termasuk harga bahan baku sumber energi yang dipergunakan. "PLN wajib melakukan efisiensi energi, ini sudah komitmen besar dari PLN untuk melakukan efisiensi, sehingga kalau biaya produksi berubah-berubah masih bisa ditangani," ujarnya seperti dikutip esdm.go.id.

Menurutnya, sebenarnya yang selalu fluktuatif itu energi primer, seperti batubara, minyak, dan gas. Gas sudah kita atur sudah dibuat regulasi dimana harganya itu bisa dijangkau.

Selain dari sisi sumber energinya,  Jonan juga menyarankan PLN mulai mengendalikan tata kelola dan manajemen kelistrikan seperti proses pemeliharaan.

"Salah satu pos yang akan terkena proses efisiensi adalah soal pemeliharaan namun bukan mengurangi pemeliharaan, tapi membuat biaya pemeliharaan menjadi lebih kompetitif dan efisien, tanpa mengurangi apa yang harus dipelihara," pinta Jonan.

Menurutnya dengan pemeliharaan yang baik, selain akan menurunkan cost juga dapat mengurangi pemadaman. Pemadaman bergilir itu, kecuali faktor gangguan alam itu, juga karena banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk pembangkit-pembangkit yang sudah tua. "Nah itu yang memang harus diperbaiki," tutur Jonan.

Jonan menyebut, pekerjaan rumah besar yang menjadi tanggungan Pemerintah saat ini adalah melistriki wilayah-wilayah yang saat ini belum berlistrik yang jumlahnya mencapai sekitar 2.500 desa. Sesuai arahan Presiden, Pemerintah wajib memberikan penerangan listrik kepada mereka.

"Bapak Presiden telah menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) untuk kita memberikan penerangan desa yang belum berlistrik dengan program pra elektrifikasi, penyediaan lampu surya hemat energi secara gratis. Dalam tahun ini dilakukan melalui APBN bukan PLN. Program tersebut 2 tahun mestinya selesai," jelas Jonan.

Sedangkan program elektrifikasi yang permanen akan menggunakan jaringan PLN. Tetapi jika tidak ada jaringan PLN maka kita pasang instalasi sendiri. Masih ada 10 ribu desa lagi yang listriknya tidak cukup, dan belum dialiri semua.

"Saya minggu lalu baru ke pulau Rupat yang berbatasan dengan Malaysia, disana dari 12 ribu KK, 9.000 sudah dialiri listrik melalui jaringan PLN dan PLN juga sudah berkomitmen di 2019 semua akan ada jaringan listrik. Kalau tidak ada jaringan listrik di 2500 desa maka kita pasang sollar system pake lampu dulu, dan ini prioritas pemerintah," tegas Jonan. (rm)

BACA JUGA:
Tags