Jokowi: Tahun Politik Parpol Harus Kompak
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta agar semua organisasi partai politik di tanah air solid dan kompak di tahun politik mendatang. Seperti diketahui, tahun 2018-2019 mendatang, akan digelar proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, pemilihan anggota legislatif (Pileg), hingga pemilihan presiden (Pilpres).
"Kepemimpinan parpol harus memberikan teladan untuk rakyat, melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Orientasi parpol harus jelas, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat Pancasila, dan memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika," kata Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Partai Hanura, yang digelar di Pantai Marina, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (23/12).
Dia mengatakan, dunia saat ini semakin terglobalisasi dan arus informasi berkembang semakin cepat. Namun demikian berita bohong ada di mana-mana.
"Artinya apa? NKRI selalu diuji tapi kita tahu bahwa NKRI itu tahan uji. Pancasila juga diuji tapi kita tahu Pancasila itu tahan uji, tahan banting. Bhinneka Tunggal Ika juga selalu diuji, tapi kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu tahan uji. Meskipun kita berbeda beda, kita bermacam-macam tapi kita tetap satu dalam NKRI," tutur Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.
Oleh karena Jokowi meminta agar kader Partai Hanura harus selalu waspada untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga turut mengembangkan politik yang santun, berkarakter, berhati nurani, menjauhi fitnah dan caci maki, berlandaskan hati nurani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada kader Partai Hanura untuk menjadikan Hanura sebagai partai modern, profesional, dan dicintai masyarakat luas. "Saya mengajak Partai Hanura agar terus bersinergi dengan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan," ujar Jokowi. (mag)
- KPUD Karo: MK Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Jusua-Saberina dan Iwan-Budianto
- Paslon Muhammad-Rahayu Tuduh Pemkot Tangsel Terlibat Kecurangan Pilkada di Sidang MK
- Cagub Sumbar Mulyadi Persoalkan Penetapan Tersangka ke MK
- Kampanye Pilkada Berakhir, Pemerintah Diminta Jangan Buka Sekolah Tatap Muka
- Tantangan Berat Menjadi Anggota Legislatif Perempuan dan Disabilitas
- Desakan untuk Menunda Pilkada 2020 Menguat
- Peraturan KPU yang Izinkan Kampanye Terbuka Melibatkan Massa Seharusnya Direvisi