JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi IX mengkritik keputusan pemerintah yang akan menggunakan cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. DPR mendorong pemerintah untuk mencari sumber lain untuk menambal defisit tersebut.

Komisi IX mendorong pemerintah mencari sumber lain, selain cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat kerja di ruang rapat Komisi IX Nusantara I, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.
 
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, langkah pemerintah yang mengumumkan rokok memberi kontribusi bagi kesehatan, karena cukainya menyumbang untuk menambal defisit BPJS Kesehatan tidak tepat.
 
"Itu kebijakan pemerintah untuk menutupi defisit, saya kurang setuju kalau memang itu menjadi konsen utama pemerintah, karena bagaimanapun dari sisi kesehatan merokok itu tidak bagus," jelas Saleh, Kamis (23/11).
 
Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan masih banyak sumber lain yang bisa didapat misalnya dari BUMN atau pajak lainnya yang dikelola oleh pemerintah. Defisit BPJS Kesehatan yang dari waktu-kewaktu semakin membesar memang menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR, menurut data yang beredar defisit BPJS Kesehatan saat ini sudah lebih dari 9 triliun, dan diperkirakan akan bertambah sampai 11 atau 12 triliun pada akhir tahun ini.  
 
Menurutnya DPR mendorong pemerintah mencari sumber-sumber lain, saya kira pemerintah punya banyak usaha, kita punya BUMN-BUMN, pemerintah juga punya pajak, maksimalkan pajak dan lain sebagainya. "Saya kira sampai sejauh ini pemerintah kita belum maksimal  Saya kira bisa saja, kalau itu bisa dimaksimalisasi," tutur Saleh, seperti dikutip dpr.go.id.
 
Kementerian Keuangan memperkirakan  dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah bisa mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Adapun kekurangan BPJS sisanya akan diupayakan dari efisiensi operasional BPJS Kesehatan dan suntikan dana tambahan. (rm)

BACA JUGA: