Komisi IX Tak Sepakat Defisit BPJS Kesehatan Ditambal dari Cukai Rokok
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi IX mengkritik keputusan pemerintah yang akan menggunakan cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. DPR mendorong pemerintah untuk mencari sumber lain untuk menambal defisit tersebut.
Komisi IX mendorong pemerintah mencari sumber lain, selain cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat kerja di ruang rapat Komisi IX Nusantara I, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, langkah pemerintah yang mengumumkan rokok memberi kontribusi bagi kesehatan, karena cukainya menyumbang untuk menambal defisit BPJS Kesehatan tidak tepat.
"Itu kebijakan pemerintah untuk menutupi defisit, saya kurang setuju kalau memang itu menjadi konsen utama pemerintah, karena bagaimanapun dari sisi kesehatan merokok itu tidak bagus," jelas Saleh, Kamis (23/11).
Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan masih banyak sumber lain yang bisa didapat misalnya dari BUMN atau pajak lainnya yang dikelola oleh pemerintah. Defisit BPJS Kesehatan yang dari waktu-kewaktu semakin membesar memang menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR, menurut data yang beredar defisit BPJS Kesehatan saat ini sudah lebih dari 9 triliun, dan diperkirakan akan bertambah sampai 11 atau 12 triliun pada akhir tahun ini.
Menurutnya DPR mendorong pemerintah mencari sumber-sumber lain, saya kira pemerintah punya banyak usaha, kita punya BUMN-BUMN, pemerintah juga punya pajak, maksimalkan pajak dan lain sebagainya. "Saya kira sampai sejauh ini pemerintah kita belum maksimal Saya kira bisa saja, kalau itu bisa dimaksimalisasi," tutur Saleh, seperti dikutip dpr.go.id.
Kementerian Keuangan memperkirakan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah bisa mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Adapun kekurangan BPJS sisanya akan diupayakan dari efisiensi operasional BPJS Kesehatan dan suntikan dana tambahan. (rm)
- Kejagung Periksa Petinggi PT Samuel Asset Management
- Kejagung Dalami Keterangan 4 Saksi Kasus Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan
- Presiden Jokowi Kembali Digugat Terkait Jaminan Kesehatan Nasional
- Komunitas Pasien Cuci Darah Gugat Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS yang Dituding Mengakali Putusan MA
- Rekomendasi Kepesertaan JKN Tak Direspons Pemkab Tasikmalaya, Meninggal di RSUD, Masih Disuruh Bayar Rp4 Juta
- Presiden Jokowi Diminta Serius Kelola BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Sebab Bikin Daya Beli Rakyat Kecil Jatuh