JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat desa yang mendapatkan izin pemanfaatan lahan hutan lewat program perhutanan sosial agar jangan menelantarkan lahan tersebut. Jokowi mengingatkan, jika ternyata lahan yang diberikan kepada petani nanti ditelantarkan, maka lahan yang sudah diberikan akan diambil lagi oleh negara.

"Kalau sudah diberi seperti ini, kalau nanti ditelantarkan, dibiarkan, ya nanti kita ambil lagi. Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial, di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (4/11).

Dalam acara tersebut, Jokowi juga menyerahkan Surat Keputusan Akses Hutan dalam program Kehutanan Sosial seluas 1.890,6 hektare kepada 1.685 kepala keluarga melalui beberapa kelompok tani. SK akses hutan ini berlaku selama 35 tahun.

Jokowi menegaskan, setahun lagi dirinya akan cek satu persatu lahan yang sudah diberikan hak pengelolaannya kepada petani itu. "Kita ingin dari yang sudah diberikan ada manfaatnya. Bukan hanya ke sini simbolis, memberikan ini kemudian tidak ada manfaatnya, saya tidak mau. Saya ingin yang nyata, yang konkret-konkret yang bisa memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat," katanya seperti dikutip setkab.go.id.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan kelompok tani untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tumbuhan yang produktif sesuai dengan wilayahnya. Dia meyakini, pemberian Surat Keputusan Akses Hutan dalam program Kehutanan Sosial itu akan membuat masyarakat dapat memberdayakan nilai ekonomis lahan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyerahkan lahan perhutanan sosial di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11) lalu, untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang. Presiden berharap agar perhutanan sosial dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing.

Menurut Jokowi, bank-bank milik negara akan memberi dukungan finansial dalam membantu pengembangan usaha perhutanan sosial. Namun ia mengingatkan, agar masyarakat teliti dalam menghitung kebutuhan modal dan pinjaman ke bank agar tidak merugikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam laporannya mengatakan, perhutanan sosial di Indonesia sudah mencapai areal seluas 1,08 juta hektare. Ia menyebutkan, lahan perhutanan sosial yang masih dalam proses penyelesaian yaitu seluas 960 ribu hektare. "Untuk Pulau Jawa, dalam penyiapan kerja seluas 46.000 hektar yang tersebar pada 48 titik di 30 Kabupaten," kata Siti. (mag)

BACA JUGA:
Tags