JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mengatasi kritis kelangkaan garam yang baru-baru ini terjadi, pemerintah bergegas membenahi insfrastuktur produksi garam tanah air. Terutama perbaikan lahan usaha produksi garam.

Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kemarin fokus membahasa masalah ketersediaan lahan garam dan soal perluasan lahan garam di NTT. Dari rakor tersebut diketahui ada persoalan, meski banyak tanah yang potensial untuk tambak garam. Ternyata lahan-lahan tersebut saat ini berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta, dan tidak dimanfaatkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil, pemerintah mendesak masalah lahan itu bisa diselesaikan secara bisnis antara PT Garam dengan pihak perusahaan.

Menurut Sofyan, di NTT ada ladang garam milik PT Garam kerja sama dengan masyarakat seluas 400 hektar. Ada juga tanah terlantar 225 hektar, kita sudah berikan kepada PT Garam. Kemudian ada lagi tanah 3.700 hektar (ha) HGU.

HGU ini, menurutnya pada tahap akan diberikan peringatan karena tak dikelola. "Namun Diharapkan mereka bisa selesaikan dengan cara b to b dengan PT Garam, itu menambah sekitar 3.700 hektar," ujar Sofyan, Senin (13/8).

Selain lahan-lahan tersebut,menurut Sofyan, masih banyak sekali tanah milik warga di NTT yang bisa digarap untuk memproduksi garam, sehingga bisa dikerjasamakan dengan PT Garam, dengan skema inti plasma.

"Tapi juga banyak tanah masyarakat, jika pemerintah ingin membuat ladang garam atau PT Garam atau siapapun mau membuat tambang garam yang bagus, masyarakat itu akan dengan sukarela ikut bersama. Sebab di Desa Bipolo (Kupang) itu misalnya, begitu PT Garam bikin ladang garam 400 hektar, dia lihat produktivitasnya tinggi, masyarakat menawarkan diri untuk ikut serta. Jadi nanti hubungannya adalah plasma inti saja," jelas Sofyan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan pemerintah akan membuat tim yang tugasnya mempercepat perluasan lahan garam di NTT.

Menurut BRahmantya saat ini pihaknya akan membuat tim kecil ya, yang ditargetkan untuk bisa memberikan laporan kepada Pak Menko, (Menko Kemaritiman). Baru pada tanggal 21 Agustus atau minggu depan dulu, Tim akan datang ke NTT. "Kan ini tadi disampaikan diminta untuk bikin satu tim itu, untuk lakukan percepatannya seperti apa," tutur Brahmantya. (dtc/rm)

BACA JUGA:
Tags