JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Dato Sri Anifah Aman di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/8). Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan, soal perlindungan WNI di Malaysia.

"Presiden menyampaikan perlindungan WNI ini adalah prioritas bagi Indonesia. Oleh karena itu, jika asa masalah, kita bicara, kita selesaikan bersama," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu, seperti dikutip setkab.go.id.

Terkait dengan masalah rehiring dan voluntary deportation, menurut Retno, ada program dari pemerintah Malaysia dan Indonesia apresiasi program tersebut karena memberikan kesempatan kepada undocumented workers untuk bekerja kembali. "Yang kita sampaikan kepada Malaysia adalah bahwa program rehiring dan voluntary deportation tersebut itu harganya masih terlalu tinggi. Oleh karena itu, kalau harganya terlalu tinggi maka buruh migran kita akan cenderung untuk tidak menggunakan itu," tambah Retno.

Dia menambahkan, hal itu menghambat penyelesaian undocumented workers. Menlu Malaysia, menurut Retno, berjanji akan menyampaikan kepada Deputi PM yang menangani masalah ini agar melihat apakah harga ini bisa diturunkan.

"Yang kedua, kita juga meminta agar regulasi itu diterapkan secara fair. Jadi tidak hanya, (ketika) ada pelanggaran, maka pelanggaran itu tidak hanya dari sisi worker tapi majikan juga, dan juga pengerah tenaga kerja," jelas Retno.

"Kalau sudah menerapkan fair regulation kepada semua, mudah-mudahan juga sekaligus dapat memotong atau mengurangi akar masalah dari terjadinya undocumented workers," tambah Retno.

Ia menambahkan, banyak sekali warga negara Indonesia yang menjadi korban dari perdagangan manusia. "Ketiga, mengenai hak pendidikan. Banyak sekali anak-anak buruh migran kita yang dibawa orangtuanya bekerja di sana. Kita telah melakukan terobosan untuk meminta didirikannya CLC (Community Learning Center), jadi seperti pendidikan yang dilakukan di dekat peladangan, biasanya ladang sawit," terang Retno.

"Jumlahnya sudah ada 255 CLC, 151 di Kota Kinabalu, 83 di Tawau, dan 21 di Kucing sehingga right for education untuk para anak buruh migran kita bisa terpenuhi," pungkasnya. (mag)

BACA JUGA:
Tags