Perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS) yang merupakan salah satu anggota konsorsium untuk Blok East Natuna, ExxonMobil, menilai secara keekonomian Wilayah Kerja East Natuna tidak masuk dalam portofolionya karena kandungan CO2 yang sangat tinggi sampai 72%. Exxon mengirim surat ke Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan bahwa dengan kondisi saat ini ladang gas terbesar Indonesia ini tidak ekonomis untuk digarap, sehingga memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pengembangannya.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menilai positif keputusan Exxon karena status Blok East Natuna jadi jelas. Pemerintah bisa menyerahkan ladang gas ini sepenuhnya kepada PT Pertamina (Persero). "Kita minta kalau enggak ada progres, pemerintah minta ini dikembalikan, dan pemerintah memberikannya ke Pertamina. Hasil evaluasi mereka, akhirnya mereka mengatakan silakan diberikan 100% ke Pertamina," kata Arcandra saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/7).

Sebelumnya status Blok East Natuna tidak jelas, apakah Exxon masih memiliki hak untuk mengelolanya atau tidak. Ada perbedaan pandangan antara ExxonMobil dan pemerintah. "Selama ini kontrak Exxon belum clear. Ada perbedaan persepsi tentang kontrak PSC-nya. Ada argumen-argumen yang punya sudut pandang berbeda, ini juga yang menyebabkan terkatung-katungnya East Natuna," ujarnya.

Kini Exxon mengembalikannya ke pemerintah, dan pemerintah memberikannya 100% ke Pertamina. Data-data mengenai cadangan migas di East Natuna, kondisinya, dan sebagainya juga diserahkan Exxon pada pemerintah. "Mereka janji data-data mereka dari tahun 1970-an akan diserahkan semuanya ke pemerintah. Ini lompatan besar," tukas dia.

Selama ini, kata Arcandra, pemerintah ingin pengembangan Blok East Natuna dikebut, tapi Exxon tidak sepakat karena takut rugi. Dengan adanya surat dari Exxon, keputusan berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Jadi pengembangan bisa dipercepat sesuai keinginan pemerintah.

Meski pemerintah sudah menawarkan bagi hasil sebesar 100% untuk kontraktor, menurut hitungan Exxon Blok East Natuna tetap belum cukup ekonomis. Pemerintah saat itu hanya ingin mengambil dari pajak saja tapi tetap juga tak digarap.

Walaupun tidak ikut memegang Hak Partisipasi, Exxon masih bersedia membantu pemerintah untuk mengembangkan Blok East Natuna, misalnya dalam hal penyediaan teknologi.

"Teknologi pengelolaan CO2, hanya beberapa company yang punya, salah satunya Exxon. Kalau Pertamina membutuhkan bantuan teknologi, mereka bersedia," ungkap Arcandra. (dtc/mfb)

BACA JUGA:
Tags