JAKARTA, GRESNEWS,COM - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta Kepala SKK Migas segera mempersiapkan strategi meningkatkan lifting migas dalam kondisi harga minyak dunia yang sedang rendah. "Komisi VII mengingatkan kembali sejauhmana yang dicapai dalam pengembangan dan pengendalian lifting Migas, serta sejauh mana Dirjen Migas memantau pemanfaatan dan pembangunan floating production, storage and offloading (FPSO) untuk kegiatan produksi migas Offshore," papar Gus Irawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Gus Irawan mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat Komisi VII, realisasi pendistribusian BBM, dari H-14 hingga H+5 lebaran terdapat kenaikan signifikan terutama pada H-9 sebesar 64%, apabila dibandingkan pada realisasi pendistribusian BBM periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pada realisasi pendistribusian pada H+5 lebaran terdapat kenaikan sebesar 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Untuk itu, Komisi VII ingin mengetahui lebih komprehensif tentang distribusi BBM dan elpiji pasca lebaran," kata Gus Irawan, seperti dikutip dpr.go.id.

Gus Irawan menjelaskan, rencana pembangunan infrastruktur hilir migas termasuk untuk hasil produksi minyak dan gas dalam negeri, telah dibahas berkali-kali dengan Dirjen Migas, dan Direktur PT Pertamina. Komisi VII kerap mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk lebih komprehensif dan tepat sasaran dalam menyiapkan program pembangunan kilang mini yang menjamin efisiensi dan efektifitas penyediaan BBM jangka panjang.

Terkait pengembangan dan pengendalian lifting serta pemanfaatan dan pembangunan Floating Storage and Regassification Unit (FSRU) dan floating production, storage and offloading (FPSO), Dirut Pertamina diminta untuk memberikan data detail terkait RDMP (Refinery Development Master Plan) project dan Grass Root Refinery (GRR) beserta dengan sumber pembiayaannya.

"Untuk itu, dalam forum rapat ini Komisi VII meminta penjelasan yang komprehensif kepada Dirjen Migas dan PT Pertamina tentang kemajuan pembangunan infrastruktur hilir migas dan masalah-masalah yang dihadapi," ujarnya.

Komisi VII juga telah meminta kepada Dirut Pertamina untuk segera menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Barito Timur, Makasar dan Nusa Tenggara Timur. emikian juga Bitung, yang diminta diselesaikan secara berkeadilan dengan berkoordiasi bersama instansi terkait. "Pada kesempatan ini, Komisi VII meminta penjelasan terkait hal perkembangan penyelesaian sengketa lahan di Makasar, Bitung, dan Barito Timur," tegas Gus Irawan. (mag)

BACA JUGA:
Tags