JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui penambahan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penambahan pegawai sebanyak 17.526 orang, diharapkan turut meningkatkan integritas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Dari 17 ribu lebih penambahan pegawai itu, 14 ribu pegawai dialokasikan untuk lapas. Itu artinya bahwa Lapas mendapatkan suntikan personel. Harapan kita, penambahan SDM ini berkorelasi dengan upaya meningkatkan integritas di lingkungan lapas," kata anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Dengan peningkatan integritas Nasirberharap, kabar negatif terkait lapas yang selama ini terdengar, dapat berkurang. Kemudian, penataan dan manajemen di lapas akan lebih baik. Namun Nasir mengingatkan, Kemenkumham dapat benar-benar menyeleksi calon pegawai yang akan ditugaskan di lapas.

"Kemenkumham harus menyeleksi orang-orang yang punya integritas, bukan malah menambah buruknya situasi dan kondisi yang ada di lapas. Ini menjadi tantangan Kemenkumham, untuk menyeleksi dengan baik, sehingga tidak asal menerima personel," pesan Nasir.

Politisi F-PKS itu meminta Kemenkumham mengindari calon pegawai yang tidak mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi menjadi petugas di lapas. Ia juga meminta dengan tegas, agar penerimaan pegawai ini benar-benar bersih, tidak ada titipan atau nepotisme yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Nasir juga mengkritisi terkait overkapasitas lapas yang selama ini terjadi. Ia meminta, Kemenkumham bekerja sama dengan Kepolisian terkait penanganan hukum kepada tersangka narkoba. Penanganan harus benar-benar objektif. Pasalnya, saat ini 70-80 persen penghuni lapas adalah kasus permasalahan narkoba.

"Kami berharap pihak terkait tidak asal main tangkap, dan memasukkan ke dalam lapas. Itu tidak akan bisa mengurangi over kapasitas. Kalau kita bicara terus menerus over kapasitas, tapi kita tidak menginterupsi cara penegak hukum menangani kejahatan narkoba, itu seperti kita menegakkan benang basah," kata politisi asal dapil Aceh itu.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR Adies Kadir mengimbau kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sehingga, tak ada warga binaan yang bisa kabur. Hal ini terkait kaburnya empat orang narapidana Warga Negara Asing (WNA) Lapas Kerobokan, Badung, Bali, beberapa waktu lalu.

"Petugas yang berjaga atau sipir-sipir itu juga harus ditingkatkan, termasuk perlunya penambahan prasarana dan sarana. Apakah itu prasarana senjata keamanan, apakah itu alat detektor, dan lain-lainnya," kata Adies.

Politisi F-PG itu melihat, jumlah sipir sudah tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Bahkan, sebagian besar lapas pun sudah mengalami over kapasitas. Ia menerima informasi bahwa Lapas Kerobokan ini hanya dapat menampung 300-an napi, namun sekarang sudah mencapai 1.300-an napi.

"Ini memang sudah tidak sesuai lagi dengan kapasitas yang ada. Sudah over kapasitas, apalagi Lapas Kerobokan ini berada di tengah-tengah kota. Hal-hal seperti ini nanti akan kita carikan solusinya seperti apa Lapas Kerobokan ini ke depannya," tegas Adies.

Terkait kaburnya empat napi WNA itu, Adies menilai disebabkan oleh kondisi lapas yang sudah tidak layak. Napi itu kabur diduga dengan menggali lubang dengan panjang 15 meter menuju ke luar lapas.

"Yang aneh, tanah hasil galian itu tidak kelihatan dan tidak ditemukan. Jadi ini yang coba kami dalami, apakah ini murni memang trik orang dalam atau ada kelalaian pengawas di Lapas Kerobokan ini. Kami akan mendalami hal itu," kata politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkum dan HAM, Bali, Andi Nurka membenarkan, Lapas Kerobokan sudah over kapasitas. Saat ini, Lapas Kerobokan menampung lebih dari 1.300-an warga binaan, padahal seharusnya hanya menampung 380-an warga binaan dan WNA sebanyak 64 napi.

"Memang satu-satunya langkah, apakah kita pindahkan para napi yang ada di Lapas Kerobokan ini ke daerah yang Lapasnya masih kosong, atau Lapas Kerobokan ini kita buat tingkat agar lebih kondusif dan lebih representatif. Tetapi Lapas di Indonesia memang rata-rata sudah over kapasitas semua, jadi ini persoalan nasional," jelasnya.

Sementara itu Kepala Lapas Kerobokan Toni Nainggolan mengatakan, pihaknya sudah memaksimalkan pengawasan dan meningkatkan kewaspadaan. Namun tak dipungkiri, kelalaian bisa saja dialami. Untuk kelalaian pengawas lapas, ia memastikan akan ada sanksi yang dijatuhkan. "Yang jelas kami sudah maksimal. Kami fokus untuk memperkuat teralis, tembok, plafon dan pintu-pintu, tapi ternyata yang diambil justru dari bawah tanah," sesalnya. (mag)

BACA JUGA:
Tags