Menaker Minta Malaysia Hapus Biaya Pemulangan TKI Ilegal

Minggu, 09 Juli 2017, 11:00:00 WIB - Peristiwa

Pemeriksaan terhadap TKI yang mudik di Nunukan (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta Pemerintah Malaysia menghapus biaya administrasi kepulangan para TKI ilegal ke tanah air yang ditetapkan sebesar RM800 atau setara Rp2,49 juta. Biaya tersebut, kata Hanif, biaya tersebut memberatkan para TKI.

"Kalau memang kita mau tarik mereka keluar, ya Pemulangan Sukarela jangan dikasih biaya sehingga lebih menarik. Kita tetap sarankan teman TKI untuk ikut Pemulangan Sukarela, sambil kita terus dorong agar Pemulangan Sukarela itu dimudahkan bahkan digratiskan," jelas Hanif saat menghadiri acara open house halal bihalal Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7).

Menurut Hanif, jika hal tersebut diberlakukan Pemerintah Malaysia, maka diprediksi akan banyak TKI ilegal yang ikut Program Pemulangan Sukarela. Biaya administrasi RM 800 dinilai Hanif membebani para TKI ilegal yang hendak pulang.

"Kalau ada skema begitu, dibuat lebih mudah, lebih murah, tentu lebih banyak yang ikut. Termasuk Pemulangan Sukarela, kalau orang hanya dibebani tiket saja kan orang sudah berminat, ini di luar masih ada biaya 800 ringgit," ucap Hanif.

Sebelumnya Malaysia menetapkan biaya program pemulangan sukarela RM1.350. Lalu diturunkan menjadi RM800 setelah Indonesia berkali-kali meminta penurunan. Biaya tersebut belum termasuk tiket transportasi ke Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan sudah bersama 22 Dinas Ketenagakerjaan dari provinsi/kabupaten kantong TKI dan daerah perbatasan melakukan pembicaraan bersama, di antaranya membahas penanganan dan antisipasi dampak TKI yang bermasalah di Malaysia.

Penanganan dan antisipasi itu antara lain penyiapan program retraining atau pelatihan ulang bagi yang memerlukan alih profesi, penempatan kerja melalui sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bagi yang siap langsung kerja, maupun pemberdayaan usaha produktif melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikerjasamakan dengan bank-bank pemerintah. (dtc/mag)

Komentar