Komisi I Minta Gatot Nurmantyo tak Lakukan Mutasi Perwira Tinggi

Selasa, 05 Desember 2017, 11:00:00 WIB - Peristiwa

Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan usai mengikuti Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) pejabat eselon I Kementerian/Lembaga/BUMN di Jakarta, Rabu (29/11). Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam menanggapi sejumlah isu terkini diantaranya pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI yang masa tugasnya akan habis pada April 2018. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Komisi I DPR sebagai mitra kerja TNI meminta Jenderal Gatot tak memutasi Perwira Tinggi TNI Jelang pergantian panglima. 'Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta,' ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/12).

DPR juga akan menggelar uji kelayakan bagi Marsekal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Hal itu berdasarkan dengan surat Presiden Joko Widodo per-tanggal 3 Desember 2017 kepada pimpinan DPR tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI. 'Maka calon panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR-R,' tuturnya.

Hasanuddin mengapresiasi usulan Presiden Jokowi atas calon pengganti Panglima TNI dari latar belakang matra Angkatan Udara. Keputusan itu sudah sesuai dengan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

'Pengajuan satu nama calon panglima TNI oleh Presiden Jokowi sudah sejalan dengan Pasal 12 UU TNI. Kemudian pergantian dilakukan rotasi dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan, di mana dua Panglima TNI sebelumnya berasal dari AD dan AL,' jelasnya.



Seperti diketahui, Mensesneg Pratikno telah mengantar surat Presiden Joko Widodo soal penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Senin (4/12). DPR menargetkan proses pergantian Panglima TNI bisa selesai sebelum memasuki masa reses pekan depan.

Selain itu, Pimpinan Komisi I DPR menilai Hadi perlu segera berfokus mengamankan pemilihan umum. 'Salah satunya pilkada. Yang paling utama adalah (karena) waktunya singkat menuju perhelatan pilkada dan pemilu,' kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Sebagaimana diketahui, pilkada serentak bakal digelar pada 2018. Setahun kemudian, pemilu legislatif dan pilpres bakal digelar. Semua pengamanan hajatan politik itu perlu dipersiapkan dengan baik. 'Dua-duanya ini kita harus pastikan Panglima TNI siap,' kata Meutya.

Dia yakin Presiden Jokowi memilih orang yang tepat untuk menjabat Panglima TNI selepas Gatot. Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap Hadi dalam waktu dekat. 'Hampir tidak pernah ya kita menolak, apalagi kalau calon tunggal. Kita yakini bahwa Presiden sudah memikirkan matang-matang sekali calonnya,' ujar politikus Partai Golkar ini.

Seperti diketahui nama Marsekal Hadi dibawa melalui surat Presiden Jokowi ke DPR yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno pagi tadi. DPR menargetkan menyelesaikan proses pergantian Panglima TNI ini sebelum memasuki masa reses pekan depan.

'Pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru. Hanya satu nama (tunggal) yang tadi disampaikan,' ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah menerima Pratikno. (dtc/mag)

Komentar