KPK Telusuri Aliran Duit E KTP ke Novanto

Kamis, 21 September 2017, 11:00:00 WIB - Peristiwa

akim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/9). Persidangan tersebut beragendakan pembacaan materi pihak pemohon. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - KPK masih terus menyidik kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik atau E KTP. Dalam kasus ini, KPK terus berupaya menelusuri aliran duit E KTP yang diduga mengalir ke Ketua DPR Setya Novanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK pun memanggil enam orang sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan e-KTP. Namun ada empat saksi yang tidak menghadiri panggilan KPK untuk tersangka Setya Novanto.

'Cyprus Anthonia, swasta, surat panggilan kembali ke penyidik, belum diterima saksi. Deniarto, swasta, penyidik belum memperoleh informasi alasan ketidakhadiran saksi. Made Oka, swasta, dan ibu rumah tangga Esther Riawaty Hari sakit, surat keterangan diantarkan oleh pengacaranya,' kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (20/9).

KPK, menurut Febri, memang juga menggali keterangan dari pihak swasta. KPK ingin mendalami transaksi keuangan terkait kasus e-KTP dan tersangka Setya Novanto. 'Yang pasti memang ada beberapa saksi dari pihak swasta yang kita periksa dalam waktu belakangan ini. Kita mendalami alur atau proses atau informasi-informasi yang terkait dengan transaksi keuangan, baik itu terkait dengan proyek KTP elektronik ataupun terkait dengan tersangka SN dan pihak pihak lain yang relevan,' ujar Febri.

'Jadi memang ada beberapa saksi meskipun saya tidak bisa sebutkan secara spesifik yang kita periksa untuk mendalami persoalan transaksi keuangan tersebut,' imbuh Febri.

Dalam kasus ini, Novanto disangka berperan dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa melalui tersangka lain, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Saat proyek bergulir, Novanto menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Megaproyek pengadaan e-KTP disebut merugikan negara Rp2,3 triliun dari total nilai proyek sekitar Rp5,9 triliun.

Novanto sebelumnya membantah menerima aliran dana dari kasus korupsi e-KTP menyusul penetapannya sebagai tersangka. Novanto mengatakan sudah ada bantahan dari tersangka yang menyebut dia tidak menerima aliran dana tersebut. (dtc/mag)

Komentar