JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perhubungan akan menggandeng pakar penataan kota untuk membahas penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah punya kajian, namun perlu ada pertimbangan lain terutama terkait penempatan pedagang kaki lima (PKL) di jalan raya.

Karena itu, Kemenhub tetap akan mengundang pakar untuk membahas penataan itu. "Tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri (Perhubungan) bahwa fungsi jalan harus digunakan untuk berlalu lintas. Tapi kita nanti lihat apa sebenarnya kebijakan Pak Gubernur terkait dengan itu sudah ada kajiannya kan? Artinya kan tidak sembarangan atau sekonyong-konyong ada kebijakan seperti itu" kata  di Gerbang Tol Cikarang, Senin (1/1).

Bambang mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu apa yang melatarbelakangi Anies mengambil kebijakan tersebut. Diskusi bersama pakar pun akan digelar. "Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan FGD, kita diskusi, kita undang para pakar, kemudian dari pemerintahan juga, kira-kira bagaimana penataan Tanah Abang ke depan," tuturnya.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menanggapi konsep baru penataan kawasan Pasar Tanah Abang oleh Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Budi menilai pedagang kaki lima (PKL) harus ditempatkan di lahan yang benar.

Anies-Sandi menata kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jati Baru Raya untuk lapak PKL. Budi mengatakan perlu ada pembahasan antara pihaknya dengan Pemprov DKI terkait konsep baru penataan Tanah Abang.

"Makanya itu salah satu yang perlu kita bahas ya nanti, di mana mau taruh PKL, ya pedagang, harus ditaruh di tempat yang benar," ujar Budi di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/12).

Menurut Budi, perlu ada rapat antara pihaknya, Pemprov DKI, PT KAI, TransJakarta, dan perwakilan Organda untuk membahas kemacetan di Tanah Abang. Perlu ada pembahasan terkait konetifitas antar moda transportasi umum di lokasi tersebut.

"Ya kita mesti duduk sama-sama dengan PT KAI, DKI yang diwakili Organda, Transjakarta dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang kita harus memikirkan bahwa koneksitas antar moda ke moda lain harus difikirkan secara baik," katanya.

"Di situ akan ada terobosan Jakarta seperti apa sehingga daya angkut besar, ya terus lintasan kita lihat lagi dari mana ke mana juga dimungkinkan juga ada feeder-feeder yang skalanya tidak terlalu besar," imbuhnya.

Budi menyebut banyak penumpang KRL yang turun di Stasiun Tanah Abang bekerja di wilayah Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat. Dengan adanya bus-bus pengumpan yang tidak terlalu besar, maka akan mengurangi mobil berukuran kecil yang berada di wilayah Stasiun Tanah Abang. "Kalau sekarang ini banyak yang pakai ojek dan macam-macam kalau itu terjamin akan lebih bagus," ucapnya.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun akan ditugaskan untuk membantu penyelesaian masalah di Tanah Abang. "BPTJ itu (wewenangnya). BPTJ akan saya tugaskan untuk mengangkat itu sebagai suatu tempat yang seharusnya," tutur dia. (dtc/mag)

BACA JUGA: