JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa oleh aparatur desa. Hal ini ditegaskan Jokowi mengingat saat ini banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum terkait penyelewengan dana desa. Jokowi menyebut, ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara itu.

"Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa). Ada yang ´belok´, kita tidak tutup mata," ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut, Selasa (17/10).

Namun Jokowi menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran. "Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki," katanya.

Jokowi menjelaskan, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting.

"Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif," tutur Jokowi.

Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa. "Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut penggunaan dana desa masih rawan diselewengkan. Taufik meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi untuk mencegah korupsi dana desa terjadi.

"Teman-teman di lapangan di desa belum begitu paham mekanisme pertanggungjawabannya. Sehingga kami menyarankan sosialisasi yang lebih detail tentang bagaimana pelaksanaan teknisnya dan prosedurnya sesuai dengan perundang-undangan berlaku atau pun ketetapan aturan pemerintah," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Taufik mengatakan dana desa sebesar Rp700 triliun yang dianggarkan pemerintah harus tepat sasaran. Menurutnya, bila dana tersebut tepat sasaran maka hal tersebut akan mengurangi ketimpangan ekonomi. "Inilah yang saya maksud bahwa dana desa itu adalah hal yang sangat dahsyat. Artinya, kalau itu tepat sasaran tentu tidak ada lagi ketimpangan," tutur Taufik.

Politikus PAN itu juga meminta aparat ikut mengawasi dana desa. Taufik mempersilakan wacana dilibatkannya langsung aparat penegak hukum untuk mencegah korupsi. "Silakan artinya itu kan ruang sendiri di aparat hukum yang bertujuan untuk meminimalisir korupsi secara melekat. Sepanjang itu dilakukan oleh aparat, kita dukung semua," jelas Taufik. (dtc/mag)

BACA JUGA:
Tags