Anies Baswedan: Pemindahan Ibukota Harus Digodok Matang

Minggu, 16 Juli 2017, 11:00:00 WIB - Peristiwa

Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menegaskan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota harus digodok secara matang. Dia menilai terkait hal ini, Presiden Joko Widodo tentunya sudah memikirkan sebaik-baiknya. "Ini bukan gagasan mendadak, ada tim kajian, keseriusan menggodok ide. Ini bukan sesuatu setengah matang, saya percaya tidak setengah matang," kata Anies usai acara Halalbihalal di kantor DPD Demokrat, Jalan Bampu Apus Raya No 9, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (15/7). Selama ibukota masih di Jakarta, Anies mengatakan, fokus menjalankan tugasnya sebagai gubernur dengan baik. Dia tak akan terpengaruh wacana pemindahan ibu kota. "Nggak ada komentar khusus, saya Gubernur Jakarta saya jalankan tugas sebaik-baiknya selama masih DKI Jakarta," paparnya. Presiden Joko Widodo memang sudah melontarkan wacana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara. Jokowi mengatakan, wacana tersebut masih dalam tahap pengkajian. "Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Jokowi seperti yang disampaikan oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7). Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, Kamis (13/7). Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama atas kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara. Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan. Jokowi juga mengatakan, dalam kajiannya itu, setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, Jokowi memastikan tidak akan memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan. "Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucapnya. (dtc/mag)

Komentar