Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim upayanya melakukan pemberantasan illegal fishing telah meningkatkan ketersediaan stok ikan yang bisa ditangkap di Indonesia hingga 4 juta ton, dari sebelumnya hanya 6,5 juta ton menjadi 9,5 juta.

Untuk itu Susi mendorong para nelayan agar beralih ke manajemen tata kelola yang berkelanjutan, untuk menjaga kedaulatan perikanan nasional. Langkah itu untuk mengantisipasi rezim  eksploitasi yang selama ini dilakukan oleh nelayan. Pola tersebut menurut susi telah banyak merugikan, baik nelayan maupun masyarakat Indonesia. Ditandai dengan kondisi tangkapan ikan yang semakin lama semakin menurun.

"Rezim eksplotatif sudah tidak boleh lagi dipakai dalam manajemen Sumber Daya Alam (SDA) kita. Saya mohon bantuan bapak/ibu semua, kita tinggalkan rezim eksploitasi, kita menuju rezim penataan SDA yang sustainable," ujarnya saat acara bakti sosial Peduli Kanker oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (7/5).

Susi juga menyampaikan, pengetahuan yang minim nelayan kerap membuat mereka memiliki anggapan yang keliru pada kebijakan yang canangkan pemerintah. Padahal, tanpa upaya keberlanjutan, industri perikanan akan terhenti.

Terbukti dengan dengan berkurangnya kapal asing,  sekarang stok ikan yang boleh ditangkap Indonesia sudah meningkat dari 6,5 juta ton menjadi 9,9 juta ton. Kenaikan 4 juta ton itu kalau dihargain US$ 1 saja Rp 13 ribu, itu sudah US$ 4 miliar," tuturnya.

Susi menegaskan larangan eksploitasi di dunia perikanan, bertujuan untuk menghasilkan produksi ikan yang lebih besar. Hal ini menurutnya harus dipahami seluruh nelayan. " Tahun ini saja hampir mendekati 12 juta ton potensi tangkap perikanan Indonesia. Begitu cepat laut recovery kalau kita jaga," katanya. (dtc/rm)

BACA JUGA:
Tags