Pencabutan Subsidi Listrik Diminta Ditinjau Ulang

Jum'at, 07 Juli 2017, 11:00:00 WIB - Peristiwa

Warga memeriksa jaringan listrik miliknya di salah satu Rusun di Jakarta, Rabu (5/7). Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan pencabutan subsidi listrik rumah tangga dengan daya 900 Volt Ampere (VA) dalam setengah tahun terakhir meningkatkan inflasi menjadi 4,9 persen dari rata-rata tahunan 3,2 persen. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR Haerudin meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat. 'Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi masyarakat bawah sangat tidak bijaksana, di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini, tentu kebijkan tersebut sangat memberatkan,' ujar Haerudin dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7), seperti dikutip dpr.go.id.

Haerudin menegaskan, walaupun, pemerintah mengalokasikan dana subsidi listrik itu untuk bidang lainnya. Nyata, kebijakan tersebut sangat dirasakan membebani masyarakat. Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa kemiskinan saat ini menurun. Pasalnya, ia malah melihat masyarakat miskin semakin bertambah.

Apalagi ditambah dengan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat, yang artinya di setiap bulannya masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar listrik. Hal itu tentu menambah beban hidup masyarakat bawah.

'Oleh karena itu kami menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik. Sekaligus meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang, atau dihentikan,' tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta agar PLN berupaya menurunkan tarif listrik tiap 3 bulan sekali. Penurunan tarif listrik akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk pelanggan industri misalnya, biaya listrik yang lebih efisien tentu meningkatkan daya saing.

'Kami minta kalau bisa PLN tiap 3 bulan komit turunkan tarifnya. Kalau bisa lebih banyak golongan pelanggan bisa turun. Kita akan coba sebisa mungkin. Contohnya untuk industri, kami memerlukan daya saing yang luar biasa, Bapak Presiden sudah minta listrik sebagai salah satu tonggak untuk meningkatkan daya saing. Kalau lebih terjangkau, semua kegiatan ekonomi lebih efisien,' tegasnya.

Jonan ingin rata-rata tarif listrik industri yang sekarang Rp1.100/kWh bisa turun menjadi Rp800-900/kWh dalam 3 tahun. Demikian juga tarif listrik rumah tangga, Jonan berharap PLN bisa menurunkannya perlahan-lahan dalam 2 tahun ke depan.

Untuk mewujudkan hal itu, PLN menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah efisiensi supaya biaya pokok penyediaan (BPP) listrik turun, dan ujung-ujungnya tarif listrik bisa lebih murah. Misalnya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM)

'Kami melakukan efisiensi, pembangkit-pembangkit yang enggak ekonomis diganti, PLTD-PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) diganti, kami konversi ke batu bara dan sumber energi lain yang lebih murah,' kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, Kamis (6/7).

PLN berupaya menurunkan BPP listrik melalui pembuatan kontrak-kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) yang lebih adil. 'Bila perlu kami renegosiasi perjanjian-perjanjian dengan IPP (Independent Power Producer). Misalnya Availability Factor kami ubah, kan itu mengurangi risiko Take or Pay,' ujarnya.

Selain itu, penjualan listrik ditingkatkan agar tak banyak listrik yang terbuang percuma. 'Kami mengoptimalkan penjualan reserve margin di beberapa daerah. Dengan begitu, rasio antara pendatan dengan biaya operasi lebih ringan,' tukasnya.

Di luar upaya-upaya yang dilakukan PLN sendiri, Made juga meminta dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah agar tarif listrik makin terjangkau untuk masyarakat. 'Kami berharap ada regulasi agar BPP wajar. Misalnya harga energi primer jangan dibuat tinggi-tinggi. Kurs mata uang harus dijaga karena berdampak ke tarif listrik,' tutupnya. (dtc/mag)

Komentar