Setnov Dinilai Jadikan Golkar Partai Terkorup

Sabtu, 07 Oktober 2017, 10:00:00 WIB - Peristiwa

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yogyakarta Antikorupsi melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro, DI Yogyakarta, Jumat (6/10). Dalam aksinya mereka menuntut Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Partai Golkar diprediksi hanya mampu berada diurutan ke-4 dalam perolehan suara di pemilu 2019 mendatang. Posisi Setya Novanto, sebagai ketua umum partai yang saat ini menjadi tersangka korupsi e-KTP dinilai menjadi penyebab utama turunnya elektabilitas partai beringin ini. Hal tersebut diungkapkan aktivis Rumah Gerakan 98 Barita Ricky Tobing. Menurutnya inilah kekalahan telak Golkar sepanjang sejarah berdirinya partai tersebut.

"Dalam satu bulan, 7 kepala daerah yang merupakan kader Golkar ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Jadi, saat ini Golkar menang dalam pertandingan korupsi di Indonesia. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Golkar dalam memusnahkan dirinya," kata Ricky dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (7/10).

Menurutnya, Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto sedang berupaya keras menarik perhatian KPK. Ricky mengatakan, daripada terus berkonflik, sebaiknya Golkar menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum partai seumur hidup.

"Mengapa tidak? Bahkan pendiri SOKSI Soehardiman pun pernah mengusulkan agar Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Mungkin sudah saatnya para fungsionaris Golkar memikirkan hal tersebut. Karena Golkar hanya punya waktu 1,5 tahun untuk me-rebound suaranya. Dengan situasi saat ini, hal tersebut menjadi mustahil," paparnya.

Aktivis 98 ini mengungkapkan peta politik di Golkar, saat ini Setya Novanto lebih kuat dari Soeharto. "Bahkan Soeharto pun harus kehilangan kekuasaannya menjadi presiden dan ketua dewan Pembina Golkar. Namun Setya Novanto, dalam kondisi kritis sekali pun tetap tidak kehilangan kekuasaan sebagai ketua umum Golkar dan Ketua DPR. Dan bukan tidak mungkin jika pada 2019 nanti, Setnov akan digadang-gadang menjadi presiden republik ini," sindirnya.

Ricky lebih lanjut menambahkan, inilah titik paling potensial Golkar yang saat ini tengah digali sebagai partai koruptor dan menjadi partai tertangguh dalam pertandingan korupsi. "Dan ini akan menjadi modal logistik Golkar untuk bertarung pada 2019," pungkasnya.

Sebelumnya, terkait konflik internal Golkar terkait pemecatan Yorrys Raweyai oleh Setya Novanto, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) menginginkan partai itu segera menyelesaikan masalah internalnya."Biar Golkar selesaikan, nanti selesai sendiri nanti," kata JK usai kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Jumat (6/10).

Sebelumnya, Yorrys Raweyai dicopot dari jabatan Korbid Polhukam Partai Golkar. Sekjen Golkar Idrus Marham membenarkan adanya revitalisasi di kepengurusan, namun ia masih enggan membeberkan siapa saja yang akan tergeser dari posisinya.

"Jadi begini, dulu memang Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) yang dilakukan di Kalimantan Timur, salah satu keputusan yang penting adalah memberikan tugas pada ketum untuk melakukan revitalisasi pengurus. Jadi ini Rapim yang memberikan mandat pada ketum. Jadi ini mandat," jelas Idrus.

Ia menjelaskan tugas yang diberikan bersifat organisasi. Idrus menyebut dalam waktu dekat Ketua Umum Setya Novanto akan mengumumkan soal revitalisasi pengurus tersebut.

Sementara itu, Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) DPP Golkar Nusron Wahid menyebut Novanto perlu memberi jawaban soal permintaan nonaktif dari posisi Ketua Umum Golkar berdasarkan hasil kajian tim kajian elektabilitas partai

"Kalau soal itu kita tunggu babak selanjutnya, ini kan semua lagi menanti jawaban ketum. Kan di dalam forum itu ketum dikasih kesempatan ketum untuk memberikan jawaban," ujar Nusron.

Nusron mengatakan Novanto dapat memberi jawaban ya atau tidak soal rekomendasi tersebut. Yang pasti, menurut Nusron, Golkar saat ini perlu bercermin. (dtc/mag)

Komentar