HIPMI: Pemerintah Harus Kendalikan BUMN, Swasta Harus Di Dorong Lebih Berkembang

Rabu, 25 Oktober 2017, 10:00:00 WIB - Peristiwa

Pengendara melintas di dekat area pengerjaan pembangunan infrastruktur di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi Timur, Jawa Barat, Jumat (20/10). Sejumlah proyek infrastruktur tengah dibangun bersamaan di ruas tol tersebut diantaranya pembangunan konstruksi Light Rail Transit (LRT), Kereta cepat Jakarta-Bandung dan Tol layang Jakarta-Cikampek II elevated. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira mengatakan, sasuknya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur adalah suatu keharusan. Hal itu, kata dia, penting demi terciptanya pembangunan ekonomi yang merata.

"Selama ini semua proyek hampir seluruhnya digarap oleh BUMN, bahkan sampai proyek-proyek kecil juga. Tidak ada ruang untuk swasta jadinya," tutur Anggawira, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu (25/10).

Menurut Anggawira, pengerjaan proyek infrastruktur 87% dikerjakan oleh kontraktor besar yang didominasi oleh BUMN. Hal tersebut juga pernah menjadi masukan dari Bank Dunia yang menyarankan pengurangan monopoli BUMN dalam pembangunan infrastrukur.

"Padahal sejatinya, masuknya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur bisa menjadikan proyek lebih efisien terutama dalam hal anggaran. Ketika BUMN menggunakan anggaran dari pemerintah, swasta akan mencari pembiayaan lain baik dari perbankan maupun pasar modal, jadi pemerintah tidak perlu nambah hutang lagi kan buat biaya pembangunan," kata Anggawira.

Anggawira menyatakan bahwa pembangunan proyek infrastruktur jika dijalankan oleh BUMN saja akan membuat keuntungannya hanya berputar antara BUMN dengan bank-bank besar penyuplai modal. "Harusnya swasta terlibat, ikut membangun, berkembang dan menikmati hasilnya. Pemerintah kan bisa gandeng UMKM atau perusahaan-perusahaan start up, jangan BUMN terus, BUMN kan sudah mapan," pungkas Anggawira. (mag)

Komentar