Ia menyatakan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Sebab pemanggilan tak hanya akan menglarifikasi pernyataannya tersebut namun juga koordinasi berkenaan anggaran, APBN dan pekerjaan lainnya.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, legislatif dan eksekutif harus bekerja sama membangun sinergis guna mewujudkan pembangunan. Namun dalam pemerintahan Joko Widodo- Yusuf Kala hal itu sulit terwujud lantaran banyaknya pembantu presiden yang enggan menghadiri rapat kerja dengan DPR.

Ada beberapa menteri yang tercatat kerap mangkir bila dipanggil DPR. Daftar pertama menteri yang selalu mangkir dari panggilan DPR yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman pernah melontarkan pernyataan mengenai mafia migas yang selalu mandek penyelesaiannya di meja kepresidenan. Saat itu, presiden yang menjabat adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"ESDM sudah dipanggil beberapa kali, terakhir dia minta minggu kemarin tapi alasan lagi," ujar Wakil Ketua Umum DPR RI Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (6/1).

Ia menyatakan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Sebab pemanggilan tak hanya akan menglarifikasi pernyataannya tersebut namun juga koordinasi berkenaan anggaran, APBN dan pekerjaan lainnya. Sudirman diketahui telah mangkir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR sebanyak dua kali.

"Saya himbau dia datang besok Rabu (3/6) dan menjawab apa yang ditanyakan Komisi VII," katanya.

Daftar kedua menteri yang mangkir dalam RDP pada minggu lalu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Padahal, DPR khususnya Komisi X pada minggu lalu ingin mendengar klarifikassinya terkait langkah pembekuan PSSI.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan akibat masalah PSSI yang bergulir panjang, Komisi X pun berinisiasi melakukan hak interpelasi dan hak angket. "Mungkin sekali hak itu dilakukan untuk mengetahui alasan Menpora membekukan dan tak menyabut SK pembekuan pasca putusan sela," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (6/1).

Fadli kembali menegaskan, sebagai lembaga legislatif, DPR wajib mengawasi kinerja pemerintahan. "Kalau bagus kita katakan bagus, tapi apa sekarang ini?" tanyanya sinis.

Beberapa deretan nama menteri lain yang mangkir dari RDP diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebanyak dua kali. Dirinya akan dimintai keterangan tentang masalah ilegal logging dan kasus suap senilai Rp5 triliun. Juga menteri-menteri di bidang perekonomian yang kinerjanya dinilai lambat.

"Sayangnya tak hanya itu, di bidang ekonomi pun tak hanya lambat, jika tidak berhati-hati maka bisa menuju kehancuran. Ini yang harus ditandai," katanya.

Beberapa kali DPR pun telah menyampaikan peringatannya kepada kementerian-kementerian terkait. "Nanti kami follow up lebih lanjut," katanya.