Jatuhnya sanksi FIFA itu sendiri membuat sepakbola Indonesia untuk sementar waktu menepi dari keriuhan kompetisi sepakbola dunia. Banyak pihak mulai menagih gebrakan Imam untuk memanfaatkan sanksi FIFA ini untuk memperbaiki persepakbolaan nasional.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sanksi pembekuan atas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dijatuhkan Menpora Imam Nahrawi telah berbuah jatuhya sanksi dari federasi sepakbola dunia (FIFA) kepada Indonesia. Jatuhnya sanksi FIFA itu sendiri membuat sepakbola Indonesia untuk sementar waktu menepi dari keriuhan kompetisi sepakbola dunia. Banyak pihak mulai menagih gebrakan Imam untuk memanfaatkan sanksi FIFA ini untuk memperbaiki persepakbolaan nasional.

Iman sendiri pagi ini, Senin (1/6) memanggil tim transisi untuk menggelar rapat guna membahas langkah selanjutnya pasca sanksi FIFA. Rapat tersebut digelar di Kantor Kemenpora.

Koordinator Pokja Komunikasi Tim Transisi Cheppy Wartono, mengatakan Imam telah memanggil mereka untuk bertemu dengannya. Di situ, tim transisi akan menjabarkan semua rencana yang sudah disiapkan. "Menpora memanggil kami untuk membahas langkah selanjutnya dari kami ini seperti apa. Kami sudah siapkan semua. Tinggal tunggu arahan beliau," ungkap Cheppy.

Menurut dia, langkah terdekat adalah menggelar open tournament yang selama ini selalu disebut-sebut akan segera dilakukan. Dia mengklaim sudah mendapatkan respons positif dari sejumlah klub ISL maupun Divisi Utama.

"Dari klub ISL sudah kontak kami. Divisi utama juga sudah ada, mereka semua happy mau bergabung dengan kami. Tinggal menunggu reaksi kami. Mereka ingin tahu kapan digelar dan syaratnya seperti apa." Oleh sebab itu, kepastian semua rencana tersebut akan dibahas dalam pertemuan dengan Menpora.

Tuntutan kepada Menpora Imam Nahrawi untuk memanfaatkan momentum sanksi FIFA demi perbaikan sepakbola nasional memang tinggi. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar misalnya, berharap Menpora, Imam Nahrawi segera merealisasikan tanggung jawabnya dan meminta kompetisi tetap ada.

"Tidak hanya Persib dan klub-klub yang rugi, pemain juga dan masyarakat pencinta sepakbola. Karena kami sudah disanksi. Terus terang saya tidak bisa berkata apa-apa," ungkap Umuh saat dihubungi wartawan, Minggu (31/5).

Sebelumnya Imam pernah menyatakan bahwa dia siap bertanggung jawab apabila Indonesia sampai disanksi, dan meminta kepada tim transisi untuk segera menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah mempersiapkan turnamen pra musim atau kompetisi.

Terkait hal itu, Umuh minta kepada Imam untuk segera merealisasikannya. "Kalau Menpora mau tanggung jawab dan memberi garansi, semoga itu benar. Saya tidak peduli siapa yang memimpin, yang penting liga dapat berjalan dan sanksi dicabut."

Umuh mengakui akibat sanksi FIFA tersebut, dia harus segera memikirkan nasib para pemainnya. Hal itu akan dibahas dalam waktu dekat, bersama jajaran pengurus Persib bagaimana langkah selanjutnya.

"Secepatnya saya akan mengumpulkan pemain untuk membahas masa depan mereka. Kasian pemain, jangan sampai terkatung-katung nasibnya. Kami juga akan membahas dengan pengurus lainnya."

Tim transisi sebelumnya menyatakan akan segera menggelar turnamen pramusim dan mempersiapkan kompetisi. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kepastian jadwal dan formatnya seperti apa, semuanya masih dalam rencana.

Imam Nahrawi memang meminta semua pihak agar tetap tenang dan menjamin akan segera bertindak mengatasi masalah sepakbola nasional pasca sanksi FIFA yang memberikan skorsing tanpa batas waktu yang ditentukan. Dengan jatuhnya sanksi ini, maka PSSI kehilangan haknya sebagai anggota FIFA.

Semua tim sepak bola Indonesia juga dilarang berhubungan keolahragaan dengan anggota FIFA yang lain, dengan pengecualian timnas U-23 yang diizinkan tetap mengikuti SEA Games 2015 di Singapura, Juni-Juli nanti.

Kemenpora meminta semua pihak yang terkait langsung dengan kompetisi nasional tetap tenang, mulai dari para pemain lokal maupun asing, pelatih, perangkat pertandingan, dan klub-klub. Melalui tim transisi, Kemenpora memastikan berkomitmen untuk segera menggulirkan kembali kompetisi.

Kemenpora menegaskan akan melakukan pembenahan dan penataan ulang sepak bola nasional demi persepakbolaan yang konsisten, transparan, dan berprestasi. Kementerian yang dipimpin oleh Imam Nachrawi ini bertekad melakukan kerja sinergis dengan pemerintah kota, kabupaten, daerah, provinsi, KOI, juga PSSI dalam upaya mewujudkannya.

Kepada masyarakat, Kemenpora meminta agar tak terlalu meratapi sanksi ini. Pemerintah menyatakan langkah-langkah yang diambil belakangan ini adalah demi meningkatkan kualitas persepakbolaan Indonesia.

Terkait sanksi FIFA sendiri, Imam menilai ada beberapa kejanggalan. Pertama, pada paragraf pertama dalam surat tersebut disebutkan, bahwa dalam suratnya tertanggal 18 Pebruari 2015 PSSI telah memberitahukan FIFA bahwa BOPI telah melarang klub Arema dan Surabaya untuk tidak turut bertanding dalam kompetisi ISL 2015.

Surat PSSI tertanggal 18 Pebruari 2015 perihal "Uncertainty of Indonesia Super Legue 2015 Kick Off" hanya menyebutkan keluhan tentang ketatnya verifikasi BOPI dan akibatnya kick off menjadi tertunda. FIFA merespon surat PSSI tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2015 dengan menekankan tentang kick off ISL 2015 tidak perlu ditunda.


"Dengan demikian, tidak ada penyebutan tentang dilarangnya Arema dan Persebaya dalam surat PSSI tersebut, karena tidak diberikannya rekomendasi kepada Arema dan Persebaya baru diputuskan BOPI pada tanggal 1 April 2015," tegas Imam.

Kejanggalan lain, pada paragraf kedua dalam surat tersebut disebutkan antara lain bahwa BOPI pada tanggal 8 April 2015 dalam suratnya mengancam sanksi pada PSSI jika tetap melanjutkan kompetisi. Yang benar adalah bahwa pada tanggal 8 April 2015 tersebut yang mengirimkan surat kepada PSSI adalah dari Kemenpora berupa surat peringatan agar PSSI mematuhi peraturan, jadi tidak ada surat dari BOPI pada tanggal tersebut kepada PSSI.

Selain kejanggalan di atas, kata Imam, ada juga kejanggalan lain misalnya soal substansi surat, dimana beberapa bagian surat dari aspek gramatikal tak terstruktur. Sehingga ini menyangkut kredibilitas FIFA itu sendiri dalam mengambil keputusan yang sangat krusial terhadap nasib keberadaan salah satu anggota federasinya.

Kemenpora sendiri, menurut Imam, terlepas dari sejumlah kejanggalan tersebut, telah berusaha keras agar PSSI dapat terhindar dari sanksi FIFA. Berulang kali surat resmi disampaikan kepada FIFA, tetapi FIFA tetap tidak merespons positif terhadap rangkaian kegiatan pembenahan yang dilakukan oleh Kemenpora dalam 4 bulan terakhir ini bagi tujuan pembenahan persepakbolaan nasional Indonesia.

"Dijatuhkannya sanksi oleh FIFA terhadap PSSI sama sekali tidak kita hendaki bersama, namun demikian pemerintah merasa bertanggung-jawab terhadap masalah dijatuhkannya sanksi oleh FIFA kepada PSSI. Pemerintah tidak abai untuk harus segera melakukan sejumlah langkah strategis sebagai konsekuensi dari sanksi tersebut," tegas Imam.

Imam berjanji, Kemenpora akan bersinergis dengan berbagai lembaga terkait untuk segera menyempurnakan Blue Print pembenahan sepakbola nasional dalam waktu secepatnya sehingga dapat diperoleh grand strategi yang lebih komprehensif, transparan, obyektif dan dengan target total prestasi yang signifikan dalam penataan ulang sistem pengelolaan persepakbolaan nasional Indonesia.

Soal kelanjutan kompetisi, Imam menegaskan, Kemenpora melalui Tim Transisi akan sesegera mungkin menggulirkan kembali berbagai tingkatan kompetisi baik untuk tataran profesional maupun tataran amatir. "Ini perlu ditekankan, karena tidak semata-mata terkait dengan aspek teknis persepakbolaan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, kreativitas masyarakat dan dimensi dinamika kemaslahatan umum yang menyertainya," ujarnya.

Imam juga meminta para pemain sepakbola baik yang domestik maupun asing tidak perlu khawatir, karena pemerintah tetap berkomitmen untuk kembali menggulirkan kompetisi dengan standar dan kualitas yang lebih baik, sehingga hak dan kewajiban para pemain, pelatih dan perangkat pertandingan dapat terpenuhi secara lebih baik.  

"Kepada PSSI, diharapkan menyikapi sanksi FIFA ini secara obyektif dan bijak. Tidak perlu saling salah menyalahkan dengan pemerintah, karena yang dibutuhkan sekarang adalah kebersamaan langkah dan tindakan dalam menghadapi situasi yang sesungguhnya tidak kita hendaki ini. PSSI dan Kemenpora serta KOI juga tetap bersinergis agar sanksi FIFA ini tidak terlalu lama diberlakukan," tegas Imam.

Ketua Tim Kerja Monitoring Persiapan Asian Games 2018 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Syaifuddin Munis mengatakan, sanksi FIFA sangat mengejutkan publik dan pecinta bola tanah air.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kebijakan Menpora, yang dipandang publik sangat kontroversial, justru mendapatkan dukungan penuh dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan juga sebagian kalangan masyarakat sepakbola tanah air.

"Presiden Joko Widodo sangat mendukung penuh kebijakan Menpora untuk pembenahan sepakbola dan pembentukan tim transisi untuk terus melakukan pembenahan total pada sistem tata kelola sepak bola Indonesia," ujar Saifuddin kepada wartawan di Malang, Minggu (31/5).

"Karenanya, bagaimana pembekuan dan jatuhnya sanksi FIFA terhadap PSSI itu bisa dijadikan momentum babak baru untuk membenahi sistem tata kelola sepakbola Indonesia yang lebih profesiobal dan berkualitas," tambahnya.

Momentum tersebut, jelasnya, harus diapresiasi oleh seluruh publik sepakbola tanah air supaya reformasi sepakbola bisa secepatnya bergulir. "Bergulirnya sistem kompetisi harus dilakukan secara sistematis dan menyentuh semua level pembinaa, mulai dari pembinaan kompetisi amatir antarkampung atau desa, antarsiswa, antarkampus di Perguruan Tinggi, antarkomunitas pemuda profesi, hingga pembinaan klub-klub profesional yang menjadi tumpuan kehidupan bagi para atlet sepakbola berprestasi," papar Syaifuddin.

Untuk mencapai sepakbola yang terbaik, kata dia, harus dilakukan dengan baik dan bebas dari konflik masa lalu serta terhindar dari ancaman dunia mafia atau perjudian di dunia sepakbola. "Masyarakat sepakbola harus mengapresiasi kebijakan Menpora dan dukungan tegas Presiden Jokowi yang sudah memberikan kepastian untuk pembenahan total sistem tata kelola sepakbola baru Indonesia," sahutnya.

Lebih jauh Syaifuddin menegaskan, kebijakan pembekuan PSSI dan pembentukan Tim Transisi oleh Kemenpora merupakan pintu positif bagi momentum ruang ekspresi rakyat dan publik pecinta sepakbola, yang sudah lama kesal, jenuh dan merindukan prestasi sepak bola Indonesia.

"Rakyat Indonesia harus optimistis bahwa sepakbola Indonesia jika dikelola secara baik, benar dan profesional, tim merah putih akan meraih prestasi di level dunia. Tapi upaya itu jelas tidak instan. Semoga tim merah putih nantinya, bisa berprestasi seperi ketika Timnas PPD tahun 1986 yang sempat menjuarai Grup A di level Asia, juara piala kemerdekaan tahun 1987, juara SEA Games tahun 1987 di Jakarta dan di SEA Games Manila tahun 1991," terangnya.

Ditambahkan, untuk level amatir, satu kesebelasan pelajar Indonesia juga pernah meraih juara Asia 2 kali pada tahun 1985 dan tahun 1987 dibawah pelatih Bockard Pape dari Jerman dan kapten Frans Sinatra Howae.

"Yang jelas, sepakbola bukan milik segelintir orang. Tapi milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia. Kalau sistem tata kelola yang dirancang oleh tim transisi dan di bawah pembinaan Kemenpora sudah berjalan aktif dan normal, kita optimistos pemerintah pasti akan melakukan komunikasi yang lebih fresh dan lebih progres dengan AFF, AFC dan FIFA. Rakyat Indonesia tak harus kecewa dan terlena tanpa semangat untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Saatnya menuju babak baru sepakbola Indonesia yang lebih baik," tutupnya. (dtc)