JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo telah memilih 9 orang panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah sembilan srikandi yang berasal dari berbagai latar belakang baik itu hukum, sosial, ekonomi dan bidang lainnya.

Namun keberadaan anggota Panitia Seleksi yang seluruhnya terdiri dari perempuan ini, menimbulkan prokontra.  Sebagian meragukan kemampuan kinerja para wanita ini melakukan seleksi pimpinan KPK.  Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi misalnya, merupakan  salah satu orang yang meragukan kemampuan para srikandi ini.

Adhie mensinyalir, para perempuan ini dipilih bukan berdasarkan kompetensi , tetapi memiliki tujuan tertentu. Salah satunya mereka hanya dianggap tukang stempel Presiden Joko Widodo dan meloloskan calon yang kompetensinya diragukan.

"Ini seperti Ibu-Ibu PKK, panselnya perempuan semua, jadi tinggal tanda tangan aja sesuai perintah," kata Adhie saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/5).

Juru Bicara mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau almarhum Gus Dur ini mengatakan, masalah korupsi saat ini sudah cukup mengkhawatirkan perkembangannya terlebih lagi dari sektor Sumber Daya Alam. Untuk itu, calon pimpinan KPK mendatang harus bisa menjawab tantangan ini.

"Saya lihat dari korupsi banyak terkait pengelolaan SDA seperti pertambangan, kehutanan, pasti ada masalah. Ini kan supaya paling enggak setengah persoalan kehutanan jadi lebih bener," imbuh Adhie.

Menurut Adhie, saat ini 95 persen perizinan yang diberikan pemerintah terhadap korporasi bermasalah. Hal ini  terlihat banyaknya kasus korupsi yang ditangani KPK terkait alih fungsi lahan hutan seperti kasus Rusli Zainal, Annas Maamun, Rachmat Yasin, hingga bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala atau Swie Teng.

Untuk itulah, sekarang ini sudah waktunya pemerintah berbenah diri terhadap masalah Sumber Daya Alam yang tak kunjung selesai. "Sekarang era penegakan hukum, menurut saya sudah saatnya masuk di sektor itu. Saya melihat, gerakan reformasi, sekitar 97-98 mula-mula dari temen-temen lingkungan," ujar Adhie.

Namun tak demikian dengan pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo.  Sebelumnya ia justru mengapresiasi pemilihan pansel. Menurut Joha, sembilan nama dari latar belakang keilmuan yang berbeda itu dinilai tak memiliki hubungan dengan partai politik.

"Karena mereka tidak berafiliasi dengan partai politik, maka bisa dipercaya kalau mereka lebih independen," kata Johan ketika itu.

Johan menjelaskan munculnya sembilan nama sebagai anggota Pansel calon Komisioner KPK merupakan kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi lembaga antirasuah ini. Sebabnya, sebelum diumumkan presiden sudah beredar sejumlah nama-nama lama yang dianggap meragukan untuk menjadi anggota pansel.

"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini patut diapresiasi. Dia memilih anggota Pansel yang berdasarkan apa yang dibutuhkan KPK. Jadi pansel ini bisa memilih sosok pimpinan yang independen, tapi juga multi talenta," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Juru Bicara KPK ini menilai pemilihan sembilan nama berdasarkan berbagai disiplin ilmu adalah terobosan baru dalam pembentukan Pansel calon Komisioner KPK. Lantaran, menurut Johan, lembaga superbodi ini tidak hanya bicara persoalan hukum semata tetapi juga menyangkut soal lain.

"KPK tidak hanya bicara soal hukum, tapi juga bicara soal manajemen, bicara soal teknologi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Jadi, pimpinan KPK juga harus mengetahui hal itu," ujarnya.

Juru Bicara pansel Betty Alisjabana menjamin Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi pansel kinerjanya. Hal itu diketahui dari keterangan presiden sendiri saat melakukan pertemuan dengan pansel.

"Saya berfikir positif, sesuai yang dikatakan presiden, menyampaikan tidak akan melakukan intervensi," ucap Betty.

BACA JUGA:
Tags