Pansus UU Terorisme Minta Pemerintah Lengkapi Konten Aturan Penyadapan

Sabtu, 15 Juli 2017, 10:00:00 WIB - Peristiwa

Pansus UU Terorisme (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme meminta agar pemerintah melengkapi aturan terkait penyadapan terduga teroris agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. "Itu penyadapan kita sepakati, namun kontennya kami serahkan penyempurnaannya kepada pemerintah," kata Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i, usai rapat internal Pansus RUU Terorisme, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7), seperti dikutip dpr.go.id.

Syafi’i menjelaskan, pasal tentang penyadapan pada RUU Terorisme, tidak ada aturan soal lembaga yang mengizinkannya, lama waktu penyadapan dan pertanggungjawabannya, serta persyaratan penyadapannya. Padahal dalam UU yang sudah existing, izin penyadapan jelas dari Pengadilan Negeri, dengan adanya batas waktu penyadapan hingga satu tahun, dan melaporkan hasil penyadapan kepada penyidik dan Menekominfo.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adanya aturan penyadapan selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh di bawah level UU mengaturnya. Hal ini pun sesuai dengan Putusan MK N0. 5 Tahun 2010.

Ada hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya spesifikasi alat perekam, tujuan merekam, identitas yang merekam, dan kapan pelaksanaannya. Kemudian rekaman tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun, tidak boleh dibocorkan dengan alasan apapun, disewakan dan diperjualbelikan

"Akhirnya karena merujuk pada putusan MK, apa yang di muat oleh RUU itu belum memadai. Pemerintah sepakat merekonstruksi ulang pasal itu, yang kemudian akan dibawa pada saat konsinyering," imbuh Anggota Komisi III DPR itu.

Kemudian, lanjut Syafi’i, pada DIM No. 80 Pasal 33 terkait perlindungan terhadap saksi, pelapor, ahli, hakim, advokat, penyidik, termasuk petugas lapas, pihaknya tidak sepakat jika hal itu diatur sebanyak-banyaknya dalam Peraturan Pemerintah. Menurutnya, kalau bisa sebanyak-banyaknya diatur dalam RUU.

"Karena banyak pengalaman jika menunggu PP, memperjuangkannnya UU-nya sudah berdarah-darah, kemudian tidak dilaksanakan, karena belum ada PP. Kita sepakati, semua yang sudah dilindungi UU lain, misalnya saksi, pelapor, ahli, sudah dilindungi UU N. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk tidak diatur lagi," papar Syafi’i.

Politisi asal dapil Sumatera Utara itu memastikan, saat ini tersisa 32 DIM lagi untuk dibahas lagi. Namun, hal itu hanya terangkum dalam empat pasal. Ia optimis, RUU ini akan segera selesai.

Hal senada diungkapkan anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani. "Kajian dari Pansus RUU Terorisme, menyimpulkan kalau penyadapan itu secara garis besar dibedakan atas penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan penyadapan dalam kerangka intelijen," kata Arsul.

Politisi F-PPP itu menambahkan, kajian yang ditemukan pansus di banyak negara yang demokrasinya maju, untuk melakukan penyadapan dalam kerangka penegakan hukum, maka harus mendapat izin dari pengadilan. Tidak ada pembedaan mekanisme penyadapan, kendati kasusnya berbeda.

"Untuk semua tindak pidana tidak dibedakan. Kalau korupsi, terorisme, narkotika, semua harus dengan penetapan pengadilan," imbuh anggota Komisi III DPR RI itu.

Hal berbeda jika penyadapan dalam kerangka kegiatan intelijen. Arsul menjelaskan, pihaknya menemukan, tidak semua negara bahkan banyak negara yang melakukan penyadapan dalam rangka intelijen, tidak memerlukan izin atau penetapan pengadilan.

"Nah dari temuan atau kajian itu, maka DPR harus menentukan sikap bersama dengan pemerintah. Tentang kebijakan hukum yang terkait dalam penyadapan ini. Kalau misalnya kebijakan hukumnya itu kita kalau mau menyadap dalam penegakan hukum harus dengan penetapan pengadilan, ini harus berlaku untuk semua, yang terkait dengan penegakan hukum," jelasnya.

Namun jika kebijakan hukumnya menetapkan tidak perlu izin pengadilan tetapi izin dari lembaga masing-masing yang terkait, itu juga harus berlaku semua termasuk untuk pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK, kasus narkotika yang dijalankan BNN dan Polri, maupun kasus terorisme yang ditelusuri BNPT. "Ini yang kemudian pansus menyepakati agar internal panja pemerintah membuat rumusan lebih dahulu, termasuk kebijakan dan politik hukum dasarnya soal penyadapan itu," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (mag)

Komentar