JAKARTA, GRESNEWS.COM - Surat keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 tahun 2015 tentang sanksi administratif atau pembekuan terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hingga kini belum dicabut. Padahal kemarin merupakan batas terakhir yang diberikan FIFA untuk menetapkan status PSSI. DPR pun berjanji akan memanggil paksa Menpora secara paksa untuk mempertanggungjawabkan hal ini.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana meminta pimpinan DPR bersama pemerintah melakukan langkah tegas menyelesaikan persoalan ini dengan meminta Menpora Imam Nahrawi. Sebab sanksi FIFA akan tetap berjalan efektif walaupun tengah menghadapi persoalan internal.

"Akan terus berjalan walaupun tersangkut korupsi, FIFA itu independen, mau ada kasus korupsi atau masalah apapun tidak berhubungan," katanya kepada Gresnews.com, Sabtu (30/5)

Seperti dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PSSI, Komisi X sudah menegaskan dalam rapat harus dilakukan konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden. "Menpora walaupun terlambat harus segera mencabut pembekuan PSSI. Untuk itu, presiden pun harus memberi arahan pada bawahannya untuk mentaati hukum," kata Dadang.

Ia meyakini keputusan sela PTUN hanya akan diikuti oleh menpora saat presiden yang memerintahkan. Bila pejabat tidak melaksanakan keputusan PTUN, maka seharusnya akan mendapat sanksi dari atasannya. "Atasan menteri itu presiden. Jadi kalau presiden memanggil dan memerintahkan menteri, selesai semuanya," katanya.

Kisruh yang saat ini terjadi antara PSSI dengan Menpora Imam Nahrawi bila tidak dapat terselesaikan maka dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi sosial politik. Sebab masalah sepakbola bukan hanya masalah olahraga, tapi ini menyangkut citra di dunia internasional lantaran Indonesia akan mendapat sanksi FIFA.

Tak lupa, sepakbola juga berhubungan pula dengan masalah fanatisme daerah. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik maka dapat muncul ketidakpuasan dan unjuk rasa yang mengganggu stabilitas. Terbukti dari kehadiran perwakilan stakeholder sepakbola Papua ke DPR yang mengancam akan turun ke jalan apabila SK pembekuan PSSI tak dibatalkan.

"Saya melihat menpora mencoba mengulur-ulur waktu dan ini bisa berakibat fatal, presiden harus turun tangan," tegasnya lagi.

Anggota Komisi X lainnya, Jefry Riwu Kore menyatakan usulan wapres JK untuk mencabut SK Pembekuan PSSI tak diindahkan menpora maka berarti kasus PSSI akan kembali mentah. "Apalagi tim 9 kembali dijalankan, opsi dari menpora ini jelas kembali mengganggu," katanya kepada Gresnews.com, Sabtu (30/5).

Selain meminta hal yang sama yakni koordinasi pimpinan DPR dengan presiden. Ia juga meminta pimpinan mendesak presiden untuk mendatangkan menpora sebab, Komisi X sudah beberapa kali memanggil namun agaknya menpora amat sibuk.

"Susah sekali dipanggil, saya pikir menpora harus punya jiwa besar untuk selsaikan kasus ini. Kita masih tetap panggil jika tak datang maka akan dijemput paksa," katanya mengancam.

BACA JUGA:
Tags