Oleh: A’an Efendi*)

Parlemen atau parlement atau parliament asal katanya dari bahasa Latin parliamentum atau bahasa Perancis parler yang dalam bahasa Inggris berarti talk. Dalam bahasa Indonesia arti parlemen berarti berbicara. Oleh sebab itu mengapa penyanyi legandaris Indonesia Iwan Fals dalam lagunya Surat Buat Wakil Rakyat berseru “…di hati dan lidahmu kami berharap-suara kami tolong dengar lalu sampaikan-jangan ragu jangan takut karang mendatang-bicaralah yang lantang jangan hanya diam…” Parlemen sendiri pada umumnya diartikan sebagai sekelompok orang yang dipilih untuk membuat dan mengubah undang-undang suatu negara (Safiullah, 2006:1).

Inter-Parliamentay Union (2006:5) menyebutkan bahwa parlemen melaksanakan fungsi: pembuatan undang-undang; pemberian persetujuan untuk perpajakan dan belanja negara yang umumnya dalam konteks anggaran dan belanja negara; pengawasan terhadap tindakan, kebijakan dan personil eksekutif; ratifikasi perjanjian internasional dan mengawasi treaty bodies (badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap para pihak dalam treaty agar mereka mematuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam treaty); memperdebatkan isu-isu penting baik nasional maupun internasional; melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dan menerima serta menindaklanjuti keluhan masyarakat; dan menyetujui (ikut serta dalam) perubahan konstitusi.

Di Indonesia, parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) melaksanakan tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi sangat penting karena menghasilkan undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Ya, dalam suatu negara hukum seperti Indonesia berlaku asas legalitas yang berarti penyelenggaraan negara harus berdasarkan undang-undang. Tanpa undang-undang tidak melahirkan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi pengawasan sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah tindakan sewenang-wenang atau tindakan melanggar hukum dan inkonstitusional oleh pemerintah dalam rangka perlindungan hak dan kebebasan warga negara. Menjaga agar pemerintah memberikan laporan penggunaan uang pajak yang tujuannya untuk mendeteksi tindakan pemborosan penggunaan uang pajak oleh pemerintah dan badan-badan publik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Menjamin kebijakan yang telah diumumkan pemerintah dan ditetapkan parlemen benar-benar dilaksanakan yang berarti pengawasan terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan program-program pemerintah sendiri.

Pengawasan parlemen juga meningkatkan keterbukaan pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah; dan menjamin anggaran negara digunakan secara benar. Fungsi anggaran pun sangat penting karena menetapkan rencana penerimaan dan biaya belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

DPR meskipun memiliki tiga fungsi yang sangat penting tetapi tentu saja sebagai suatu lembaga atau organisasi tidak dapat menjalankan sendiri fungsinya itu. Fungsi DPR itu dilaksanakan oleh anggota-anggotanya yaitu anggota DPR. Para anggota DPR itulah yang menjadikan fungsi DPR menjadi konkrit atau operasional. Tanpa anggota DPR fungsi DPR tidak dapat dijalankan dan tanpa DPR anggota DPR tidak memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ibarat DPR tubuh yang memiliki organ-organ tubuh maka anggota DPR adalah nyawa yang membuat organ-organ tubuh itu hidup.

Anggota DPR yang berasal dari ragam profesi dan tingkat serta berbagai macam pendidikan tentu saja memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakan tiga fungsi DPR. Khusus untuk fungsi legislasi tentu saja anggota DPR harus memiliki informasi dan pengetahuan yang komprehensif seputar permasalahan undang-undang yang akan dibuatnya. Informasi dan pengetahuan itu tentu saja dapat diperoleh dari literatur-literatur yang dibaca oleh para anggota DPR.

Oleh karena itu adanya perpustakaan parlemen dengan koleksi yang lengkap sangat besar manfaaatnya bagi anggota DPR. Perpustakaan parlemen menjadi conditio sine quanon bagi anggota DPR. Perpustakaan parlemen menjadi wadah bagi anggota DPR untuk melakukan kajian atau riset mengenai undang-undang yang akan dibuatnya.

Dalam rangka menunjang tugas para legislator, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia memiliki perpustakaan parlemen yang berfungsi sebagai pusat riset badan parlemen. Amerika Serikat memiliki yang namanya Perpustakaan Kongres Amerika Serikat (Congress Library) yang menjadi pusat riset anggota Kongres Amerika Serikat.

Perpustakaan Kongres Amerika Serikat menjalankan misi mendukung Kongres untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dan selanjutnya memajukan ilmu pengetahuan dan kreativitas yang memberikan manfaat kepada rakyat Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat adalah institusi kultural tertua pada pemerintah federal Amerika Serikat dan juga sebagai perpustakaan terbesar di seluruh dunia dengan jutaan koleksi buku, rekaman suara, foto/gambar, peta dan manuskrip yang sampai 2014 total koleksinya berjumlah 160.775.469.

Jepang memiliki memiliki The National Diet Library yang menjalankan misi secara ekstensif mengumpulkan dan memelihara publikasi dan bahan/sumber informasi lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri sebagai sumber ilmu pengetahuan dan infrastruktur budaya, membantu Diet (parlemen Jepang) dan menyediakan layanan perpustakaan bagi cabang kekuasaan eksekutif dan yudisial dan bagi masyarakat; mendukung daya cipta/kreativitas bangsa dan pengembangan demokrasi.

The National Diet Library menjalankan enam tujuan yang tujuan nomor satunya adalah meningkatkan penelitian yang handal dan analisis dengan keahlian tinggi mengenai isu-isu kebijakan publik dan menekankan layanan informasi yang cepat dan tepat, untuk memberikan bantuan yang sepenuhnya kepada Diet.

The National Diet Library memiliki koleksi buku dan majalah berbahasa Jepang maupun asing, majalah tahunan dan karangan ilmiah berbahasa asing, majalah khusus berbahasa asing, koran berbahasa Jepang maupun asing, bahan-bahan elektronik seperti electronic journal dan databases, disertasi doktoral dari universitas-universitas di Jepang dan lain-lain.

Australia memiliki The Law Library of Congress yang berdiri sejak 1832, untuk memenuhi kebutuhan akan sumber bahan hukum yang terpercaya. The Law Library of Congress berkembang selama bertahun-tahun menjadi perpustakaan hukum terbesar di dunia, dengan koleksi lebih dari 2, 65 juta volume yang meliputi bahan hukum dari seluruh dunia. The Law Library of Congress memiliki koleksi yang dibagi menjadi tiga kelompok.

Pertama, bahan hukum Amerika yang sangat lengkap yang meliputi undang-undang, resolusi, dokumen hearing dan dokumen lain oleh Kongres Amerika Serikat, dokumen yang diterbitkan pemerintah federal dan negara bagian Amerika, koran hukum terbitan kota-kota di Amerika, dan putusan-putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding Amerika. Kedua, bahan hukum asing dari berbagai negara termasuk Inggris yang meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan oleh organ eksekutif, putusan pengadilan dan lain sebagainya. Ketiga, koleksi bahan hukum terpilih yang meliputi majalah hukum, dokumen perjanjian internasional, tesis dan disertasi hukum, risalah sidang parlemen dan terbitan berkala dari organisasi advokat.

Lalu kapan parlemen Indonesia punya perpustakaan parlemen kelas dunia ala Amerika, Jepang dan Australia? Di tengah terpaan isu miring pembangunan gedung baru, pengadaan pakan rusa dan pengharum ruangan yang kontroversial itu terdengar sayup-sayup kabar menggembirakan akan dibangunnnya perpustakaan parlemen yang tidak hanya diperuntukkan untuk anggota DPR tetapi juga sebagai pusat sumber data dan referensi bagi publik.

Semoga kabar baik itu bukan kabar burung tetapi hembusan harapan akan terwujudnya perpustakaan parlemen kelas dunia di Indonesia. Jadi mimpi itu bukan mimpinya orang tidur.

*) Penulis adalah mahasiswa doktoral Universitas Airlangga

BACA JUGA:
Tags