Etika Melepaskan Jabatan

Senin, 13 Juni 2016, 15:00:00 WIB - Opini

Ilustrasi pelantikan kepala daerah hasil pilkada di Banggai , Sulteng. (ANTARA)

Oleh: Andrian Habibi
Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Seorang teman mulai bertanya terkait pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan saya terkait keharusan bagi anggota Dewan (DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) untuk mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan sedangkan kepala daerah yang sedang menjabat cukup menggunakan izin cuti?

Pembahasan terkait permasalahan mundur jabatan untuk maju sebagai calon kepala daerah memang kembali hangat. Semua ini terkait isi revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kesan yang dimunculkan politisi Senayan khususnya Komisi II DPR RI dinilai ingin keadilan yang sama.

Keadilan yang sama ini diartikan sederhana yaitu bila anggota dewan mundur ya kepala daerah yang sedang memerintah juga mundur. Walaupun pada akhirnya, para politisi menandatangani kesepakatan revisi UU Pilkada. Tetap saja penting memahami makna keadilan yang sama tersebut.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar