Rencana Perubahan PP 1/2014, Revisi atau Negosiasi?

Senin, 10 Oktober 2016, 12:00:00 WIB - Opini

Areal tambang PT Freeport di Papua (ptfi.co.id)

Oleh: Budi Afandi
Pernah bekerja sebagai Jurnalis. Menulis Sastra dan kini bergiat di Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan hasratnya untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasrat itu terlihat dari pernyataan Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan yang dilontarkan belum lama ini (4/10/2016) bertepatan dengan saat sejumlah media mengabarkan terjadinya mogok pekerja PT Freeport Indonesia (PFI).

Dalam kaitannya dengan perusahaan tambang dan ekspor (khususnya PFI), minimal ada enam regulasi penting harus dibicarakan. Pertama, UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; PP Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara; Permen ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri; Permen ESDM Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian; dan PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Plt. Menteri ESDM sendiri seperti dikutip media mengatakan, bahwa revisi PP Nomor 1/2014 nantinya akan berkeadilan sehingga tidak ada yang dirugikan. Pernyataan ini kiranya terasa lebih berkaitan dengan keluhan yang belakangan ini kerap diributkan pengusaha pertambangan mengenai turunnya harga komoditas pertambangan.
Sudahkah pernyataan itu membingkai kerugian, keselamatan rakyat dan lingkungan akibat penghancuran oleh aktivitas pertambangan selama ini?

Revisi PP Nomor 1 tahun 2014 (jika benar dilakukan) tentu berpeluang berlaku bagi semua perusahaan pertambangan yang ada, dan berpeluang juga menjadi pelanggaran kelima yang akan dilakukan pemerintah terhadap mandat UU Minerba. Meski berlaku bagi semua perusahaan, ada beberapa hal yang membuat rencana pemerintah ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan kepentingan PFI.



Pertama, PFI secara terang-terangan telah menyatakan membutuhkan kepastian mengenai perpanjangan operasi pasca Kontrak-Karya (KK) yang akan berakhir pada 2021. Bahkan bos PFI, James R. Moffet, telah menemui menteri ESDM (kala itu) Sudirman Said dan Presiden Jokowi pada Juli 2015. Selain itu, PFI sudah pula menyatakan bahwa kepastian KK menjadi pertimbangan penting untuk melanjutkan pembangunan smelter (lihat: Koran Tempo Edisi Selasa 4 Oktober 2016, halaman 13). Dari hal-hal itu kiranya kita patut menduga bahwa yang menggerakkan PFI untuk membangun smelter bukanlah kepatuhan kepada aturan yang ada di Indonesia.

Kedua, fakta bahwa PFI sudah mengantongi perpanjangan izin ekspor konsentrat kelima hingga 11 Januari 2017 yang memberikan kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,4 juta ton.

Namun demikian, apa yang akan terjadi pasca 12 Januari 2017 adalah sesuatu yang masih abu-abu bagi Freeport dan Pemerintah Indonesia.

Ketiga, fakta bahwa KK Freeport akan berakhir pada 2021 dan baru bisa dinegosiasikan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan, sebelum masa berakhirnya KK. Dalam kondisi ini, permohonan PFI akan diajukan paling cepat pada 2019 atau bertepatan dengan tahun Pilpres.

Kita mengetahui, rencana pemerintah merevisi UU Minerba sudah bergulir sejak lama dan mendapatkan penolakan substansi dari kalangan masyarakat sipil. Penolakan substansi yang dimaksudkan adalah karena adanya hal-hal baru yang hendak dimasukkan dan berpotensi merugikan Indonesia, seperti mengenai penambangan bawah laut, termasuk pula mengenai relaksasi ekspor mineral mentah. Belakangan revisi UU Minerba mandeg dan tidak menunjukkan kemajuan sementara kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan perusahaan pertambangan semakin mendesak. Bisa jadi hal itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mencoba mengakomodasi kepentingan PFI melalui PP.

Sejatinya, sejumlah perubahan ketentuan di bawah UU Minerba adalah tindakan pemerintah menabrak aturan yang dibuatnya sendiri (khususnya UU Minerba). UU Minerba menghendaki adanya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian (lihat pasal 102). Kemudian secara lebih khusus, pemegang KK wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Minerba disahkan (lihat Pasal 170 UU Minerba). Ketentuan-ketentuan inilah yang pada dasarnya telah dikhianati sendiri oleh pemerintah. Karena sudah empat kali pemerintah mengeluarkan peraturan yang melanggar semangat UU Minerba (khususnya mengenai peningkatan nilai tambah melalui kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan). Jika pemerintah kembali membuka keran ekspor mineral mentah, hal itu akan menjadi pelanggaran kelima.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar