Skandal Reklamasi: Blunder KLHK dan Penggugat Intervensi

Minggu, 15 Mei 2016, 10:26:00 WIB - Opini

Pembangunan properti di pulau reklamasi Jakarta (Edy Susanto/Gresnews.com)

Oleh: Ubaidillah *)

Pada Rabu, 11 Mei 2016, jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penyegelan pulau buatan hasil reklamasi, yaitu Pulau C, D dan G. Penyegelan merupakan wujud pemberlakuan sanksi administratif berupa penghentian sementara aktivitas pembangunan.

Penghentian sementara yang dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan selama 120 hari kepada pengembang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dimana untuk Pulau C dan D dengan SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan. Sedangkan Pulau G dengan SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan, serta SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau 2b (C), Pulau 2a (d) dan Pulau G serta Pembatalan Rencana Reklamasi Pulau 1 (E) di Pantai Utara Jakarta.

Penyegelan pulau buatan hasil reklamasi oleh Menteri LHK melalui surat keputusan Menteri LHK dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bidang Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, dan Direktur Jenderal Planologi Tata Ruang KLHK San Afri Awang.

Dalam keterangan resminya, KLHK menyampaikan bahwa latar belakang dikeluarkannya tiga surat keputusan Menteri LHK ini adalah karena persoalan reklamasi pantai utara Jakarta memerlukan penanganan yang khusus dari KLHK karena telah menjadi masalah serius, dimana telah dilakukan pemeriksaan dokumen Amdal dan pemeriksaan lapangan, serta telah terjadi pelanggaran izin. Ada sebelas poin yang harus dipenuhi pengembang jika ingin melanjutkan kegiatan reklamasi di tiga pulau ini.

Kewajiban sebelas poin yang harus dipenuhi pengembang yang diminta oleh KLHK seharusnya disampaikan dengan jelas ke publik agar masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dalam upaya pengawasan. Selain sebelas poin yang harus dijelaskan, KLHK juga harus menyampaikan ke publik terkait peraturan undang-undang apa yang telah dilanggar oleh pengembang reklamasi, sehingga masyarakat juga akan paham dan tidak terbawa opini yang berkembang yang berpotensi menyesatkan.


Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar