Posisi SEMA Pembatasan PK dan Putusan MK

Senin, 16 Mei 2016, 10:02:00 WIB - Opini

Foto: Edy Susanto/Gresnews.com

Oleh: Supriyadi W. Eddyono *)

Ada kabar terbaru yang tidak banyak diketahui dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatasan Peninjauan Kembali (PK) kasus pidana, yakni dengan dikeluarkannya dua putusan MK yakni Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015. Dua putusan itu mengukuhkan kembali putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 dan menggugurkan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan PK atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali.

Menurut penulis, pengaturan pembatasan PK melalui SEMA sudah tidak tepat. Selain pada dasarnya SEMA 7 Tahun 2014 ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi, ternyata MA juga telah menggunakan pertimbangan dengan pasal dalam undang-undang yang telah dinyatakan tidak belaku sepanjang terkait dengan pembatasan PK lebih dari satu kali dalam kasus pidana melalui Putusan MK (Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015). Atas dasar itulah, MA harus segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014.

Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014
Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Konsekuensi dari putusan ini, terpidana sekarang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

SEMA No. 7 Tahun 2014
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang mengubah kebiasaan hukum acara pidana selama ini mendapat tanggapan serius dari Kejaksaan Agung dan juga pemerintah. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah melalui Menko Polhukam saat itu, Tedjo Edhi, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengusulkan untuk mengubah putusan tersebut.

Menindaklanjuti persoalan ini, Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA) mengadakan pertemuan pada 9 Januari 2014 di Kantor Kemenkumham. MA akhirnya mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali.

Lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 telah menimbulkan masalah yang jauh lebih rumit lagi. SEMA No. 7 Tahun 2014 dianggap sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bawah kejadian ini merupakan suatu bentuk pembangkangan dari konstitusi.

MA tetap pada keyakinannya bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam SEMA tersebut, MA mendasarkan pertimbangan bahwa ketentuan mengenai pembatasan pengajuan permohonan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali masih berlaku berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Atas dasar logika itu, MA mengatakan bahwa Putusan MK tidak serta merta menghapuskan norma hukum pembatasan PK lebih dari satu kali dalam Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Sehingga MA berpendapat masih dapat dilakukan pembatasan terhadap PK, yaitu PK hanya dapat dilakukan satu kali.

Menariknya, MA tidak sepenuhnya melarang PK lebih dari satu kali, MA membuka peluang adanya PK lebih dari satu kali sepanjang sesuai dengan alasan yang diatur SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang PK, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan PK yang bertentangan suatu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar