JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo II Kirnoto menuding Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino kerap menjual nama keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan tekanan di internal perusahaan. Selain mencatut nama keluarga presiden Lino juga dituding terindikasi menyumbang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam pencalonannya sebagai presiden dari Partai Demokrat.   "Lino selalu menjual nama keluarga Cikeas dan bahkan Lino ahli dalam menjual nama Cikeas," kata Kirnoto kepada Gresnews.com, Rabu (16/4).

Kirnoto juga menyebut Lino selalu menjadikan Dahlan sebagai tamengnya, karena dalam setiap laporan perusahaan Dahlan selalu mendengar dari satu sisi. "Sehingga Lino sangat baik di mata Dahlan Iskan. Padahal Dahlan Iskan sendiri tidak tahu internal perusahaan seperti apa," tambahnya.

Kirnoto menilai leluasanya Lino menggunakan Dahlan sebagai tameng memunculkan kecurigaan  Serikat Pekerja bahwa ada kontrak politik antara Dahlan dengan Lino yaitu pembiayaan Dahlan untuk maju sebagai capres. Terbukti beberapa waktu lalu, kata Kirnoto, perusahaan menggelar senam bersama Dahlan di kawasan Pelindo II. Selain itu, Lino dan Dahlan sempat bepergian bareng ke Hongkong dengan alasan dinas. Hal itu, kata dia, menunjukkan ada indikasi politis antara Lino dan Dahlan. "Itu kan sudah luar biasa, perusahaan kan akhirnya dibawa ke ranah politik," ungkap Kirnoto.

Padahal, menurut Kirnoto, saat ini perusahaan tengah dirundung utang sebanyak Rp4 triliun kepada Bank Mandiri dan Bank BNI. Dengan utang sebanyak itu, menurutnya, akan sulit bagi perusahan untuk melunasinya. Apalagi, menurut Kirnoto,  Lino seperti lempar batu sembunyi tangan pada saat dipanggil oleh KPK. Lino sempat menyebarkan isu di internal perusahaan bahwa kedatangannya ke KPK karena ingin melaporkan dugaan korupsi salah satu mantan direktur. "Saya yakin KPK punya jalan dan sudah menilai ada indikasi korupsi," kata Kirnoto.

Menanggapi sepak terjang Dirut Pelindo II itu, politisi PDIP Hendrawan Supratikno memastikan ketika kabinet baru terbentuk para direksi BUMN yang sering menjual nama Cikeas secepatnya akan diganti. Sebab Hendrawan memastikan jabatan Menteri BUMN ke depan akan diduduki orang dari PDIP.

Hal itu,  dilakukan dengan melihat peran perusahaan BUMN yang sudah tidak bermanfaat sebagai instrumen keberpihakan ekonomi nasional. "Oh iya dong diganti, itu sudah tidak ditanya lagi. Pergantian direksi sudah pasti," kata Hendrawan kepada Gresnews.com, Jakarta, Rabu (16/4).

Menanggapi tingkah Lino yang sering menjual nama Cikeas dan menjadikan menteri BUMN menjadi tamengnya, Hendrawan menilai sikap Lino itu merupakan alasan orang pemalas karena menyebut nama Cikeas untuk memproteksi kekuasaannya di perusahaan. Untuk itu, Komisi VI DPR RI akan segera mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dengan tujuan agar Komisi VI DPR RI dapat memanggil seluruh jajaran Direksi Pelindo II.  "Masalahnya jangan sampai DPR bekerja di atas asumsi dan spekulasi, itu kan tidak bisa. Pengawasan itu harus berdasarkan fakta-fakta di lapangan," kata Hendrawan.

Dihubungi untuk konfirmasi terkait tudingan ini, R J Lino belum memberikan jawaban. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pelindo II  Rima Novianti, sang bos tengah menggelar rapat bersamanya.
Namun menanggapi tudingan soal pencatutan nama Cikeas itu, Rima membantahnya. Menurut dia, Lino tidak mungkin menjual nama keluarga Cikeas dan Menteri BUMN Dahlan Iskan karena dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Lino berasal dari pertimbangan yang matang dan baik untuk perusahaan.  "Gak mungkinlah menjual nama SBY dan Pak Dahlan. Orang yang milihnya aja kabinet dari SBY. Itu tidak  benar. Gak mungkin," kata Rima kepada Gresnews.com, Jakarta, Rabu (16/4).

BACA JUGA:
Tags