JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara harus menelan pil pahit dengan tidak tercapainya target dividen yang harus disetor perusahaan BUMN kepada negara. Target dividen yang harus dicapai sebesar Rp40 triliun, namun yang diperoleh hanya berkisar Rp37,5 triliun sampai Rp38,5 triliun. "Dividen tersebut merupakan buku Tahun 2013 yang akan dibayar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014," kata Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, di Jakarta, Kamis (10/4)

Dia menjelaskan tidak terpenuhinya dividen dikarenakan perusahaan BUMN harus dihadapkan pada kondisi ekonomi yang tidak stabil dan keharusan perusahaan untuk memenuhi ekspansi perusahaan. Selain itu ada perusahaan yang tidak menyetor dividen kepada negara dengan berbagai alasan.

PT Perusahaan Listrik Negara misalnya, tidak melakukan penyetoran dividen kepada negara dengan alasan perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu PT Freeport juga tidak membayar dividen kepada pemegang saham.

Yasin mengaku tidak mungkin lagi mengerahkan perusahaan BUMN untuk meningkatkan dividen karena hampir semua perusahaan BUMN sudah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Kita berusaha memenuhi komitmen sebesar Rp40 triliun namun situasinya tidak memungkinkan," kata Yasin.

Yasin mengatakan Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melaporkan kekurangan penyetoran dividen kepada negara. Setelah itu Kementerian BUMN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, kemudian akan melaporkan kepada DPR untuk menjelaskan alasan setoran dividen yang ditetapkan dalam APBNPerubahan tidak tercapai.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan menerima usulan Kementerian BUMN untuk menurunkan target setoran dividen. Dia mengatakan usulan tersebut akan ditampung dan diajukan kedalam APBNP 2014. Berkurangnya target setoran dividen, ditambah pemangkasan taget penerimaan pajak, kemudian belanja subsidi energi membengkak dapat dipastikan berpotensi menambahnya defisit anggaran dari rencana 1,69 persen terhadap produk domestik bruto. (PDB).

Dia mengakui ditengah situasi ekonomi yang tidak menentu tentunya perusahaan negara akan mengalami kesulitan untuk menghimpun laba perusahaan agar terus meningkat. Disatu sisi Bambang meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan negosiasi kepada PT Freeport karena pemberian dividen tersebut sudah tertuang dalam kontrak perjanjian antara pemerintah dengan Freeport. "Masih bisa dinegosiasikan. Jadi kita lihat nanti dari penyesuaian APBNP," kata Bambang.

BACA JUGA: