JAKARTA, GRESNEWS.COM - Masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) lima tahun kedepan dibidang ekonomi menghadapi tantangan berat. Menilik kondisi ekonomi dunia yang melambat perlu ada upaya khusus agar roda ekonomi di Indonesia berjalan lancar.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan untuk jangka pendek pemerintahan Jokowi-JK harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efisien. Kemudian harus bisa mengatasi defisit transaksi berjalan yang mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disebabkan karena anjloknya harga komoditas dan juga adanya revolusi shale gas di AS serta perlambatan ekonomi di China.Kemudian, Jokowi-JK juga harus memperbaiki kinerja ekspor yang saat ini mengalami perbaikan karena sebagian ekspor atau sekitar 60% merupakan komoditas.

Lalu laju perekonomian Indonesia diproyeksikan sebesar 5,5% untuk tiga tahun ke depan. Menurutnya Jokowi harus memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fauzi mengusulkan kepada pemerintahan sekarang agar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Agustus atau September nanti, sebelum Jokowi-JK menduduki Istana Negara. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Langkah lainnya yang harus tetap dilakukan adalah dengan membatasi subsidi BBM. Menurutnya dengan pembatasan subsidi BBM, maka dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Jadi mungkin idealnya total kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 35% sampai 40% tapi dalam dua tahap," kata Fauzi, Kamis (24/7)

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Telisa Felianti menambahkan perlu melakukan evaluasi ulang bilaa Jokowi hendak menerapkan kebijakan ´open door policy´. Karena kebijakaan itu dapat membuat ketergantungan Indonesia terhadap asing semakin tinggi.

Telisa menilai sepertinya dengan menerapkan kebijakan itu maka Jokowi-JK akan lebih ramah pada asing. Namun sesungguhnya membuat Indonesia akan selalu merugi. "Ya itu sebuah konsekuensi dukungan dari asing," kata Telisa kepada Gresnews.com, Jakarta, Kamis (24/7).

Telisa mengakui Indonesia memang sangat butuh investor asing dikarenakan Indonesia butuh dana, teknologi dan tenaga dari pihak asing. Sedangkan investor asing butuh kita dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasar Indonesia. Maka dari itu, kepemimpinan Jokowi-JK harus piawai mengatur dua kutub yang berbeda yaitu antara kutub investor luar negeri dengan kutub kepentingan nasional.

Menurut Telisa dengan kondisi saat ini tentunya menjadi tantangan bagi Jokowi-JK dalam hal bernegosiasi demi kepentingan Indonesia dan juga bernegosiasi dengan dunia internasional. Dia menambahkan Jokowi harus benar bisa membuktikan dirinya bisa bernegosiasi. Pada intinya negosiasi, bargaining position dan bargaining power yang harus ditingkatkan.

"Ini tantangan Presiden terpilih untuk bernegosiasi demi kepentingan Indonesia," kata Telisa.

BACA JUGA:
Tags