JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjuk Dino Patti Djalal sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII (Persero). Dino menggantikan Setyardi Budiono yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus penerbitan Tabloid Obor Rakyat.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan alasan terpilihnya Dino Patti Djalal karena tidak ada kandidat lain yang bisa mengisi jabatan komisaris di PTPN XIII. Menjawab wartawan yang mempersoalkan penempatan tokoh sekaliber Dino menjadi komisaris di BUMN kecil.  Dahlan seraya berkelakar menjawab, "karena perusahaan besar komisarisnya belum ada yang menjadi tersangka." ujarnya, Senin (14/7).  Selain itu,  tidak ditempatkannya Dino di BUMN besar, Dahlan beralasan karena ia ingin Dino ikut berjuang  mengatasi  hambatan perdagangan sawit Indonesia di dunia internasional.

Sementara Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro beralasan diangkatnya Dino menjadi komisaris PTPN karena Dino dianggap mampu melaksanakan tugas dewan komisaris mengawal operasional bisnis. Imam mengungkapkan Dino sebelumnya sudah pernah menjadi komisaris di PT Danareksa (Persero) saat sebelum menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Imam mengatakan Surat Keputusan pengangkatan Dino dikeluarkan oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani. Dino juga dipilih tidak melalui mekanisme pengangkatan oleh Kementerian BUMN, hanya melalui SK tapi sudah dinyatakan efektif bertugas,  serta melekat hak dan kewajibannya. "Jadi beliau sudah sah sebagai dewan komisaris," kata Imam.

Sebagaimana diketahui, Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII (Persero) Setyardi Budiono telah ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka terkait penerbitan Tabloid Obor Rakyat yang dituding berisi fitnah. Tabloid tersebut dipermasalahkan oleh Tim Hukum PDIP dan Pasangan Capres Jokowi-JK, karena muatan dalam tabloid berisikan black campaign yang ditujukan kepada capres Jokowi. Jabatan komisaris dipermasalahkan karena dianggap melanggar netralitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta kepada jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN agar bersikap netral dan tidak terbawa arus politik yang terjadi saat ini. Penegasan netral ini diakui Dahlan didukung oleh jajaran perusahaan.  Dahlan mengaku mendapatkan laporan dari salah satu jajaran BUMN yang  merasa bangga karena baru pertama kali merasakan  BUMN tenang pada saat pemilu. Direksi itu, ujar Dahlan, mengungkapkan biasanya pada saat menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden, perusahaan BUMN selalu mendapatkan tekanan dari beberapa partai dengan modus permintaan dana untuk kepentingan partai.

Dahlan juga menegaskan kepada seluruh direksi BUMN yang ikut dalam tim sukses kepada salah satu calon presiden, maka dirinya akan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada direksi yang ikut sebagai tim sukses di salah satu capres atau cawapres. "Ada sanksi nantinya. Kalau pemecatan pastinya," kata Dahlan.

BACA JUGA:
Tags