JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta para Direktur Utama Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan tekanan pihak tertentu agar mengungkapnya kepada publik. Pasalnya setiap kali terdengar ada tekanan kepada perusahaan BUMN, publik akan berprasangka pelakunya anggota DPR.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Ferrari Romawi hal tersebut telah menyebabkan citra buruk bagi anggota DPR. Padahal anggota DPR tidak bisa melakukan tekanan-tekanan kepada perusahaan BUMN karena DPR tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri manajemen perusahaan. "Tugas DPR ke BUMN hanya untuk pengawasan," katanya.

Sebelumnya,  simpang siur alasan pengunduran diri Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan telah memunculkan sejumlah spekulasi. Ada anggapan mundurnya Karen karena terlalu banyak tekanan dan intervensi pihak lain, diantaranya dari anggota DPR. Salah satu adanya indikasi intervensi DPR terungkap dari kasus Satuan Kerja Khusus Migas, dimana terungkap adanya intervensi dan tekanan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana ke Dirut Pertamina.

Keluhan senada juga diungkap Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino. Ia mengakui dalam membuat keputusan kerap mendapatkan tekanan dari pihak luar. Pengakuan, Lino dirinya pernah mendapatkan tekanan dari berbagai macam pihak baik dari kalangan pemerintahan maupun swasta. "Macam-macamlah yang ikut intervensi. Tergantung sikap kita itu seperti apa," kata Lino, Jakarta, Jumat (22/8).

Selain Lino, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI (Persero) Ismed Hasan Putro menyampaikan pernyataan serupa bahwa dirinya pernah mendapatkan tekanan dari banyak pihak. Kendati demikian, Ismed menambahkan bisa mengendalikan tekanan-tekanan yang datang dengan memberikan keyakinan bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan perusahaan. "Pasti pernah, tapi bagaimana mengelola tekanan itu agar bisa dikendalikan," kata Ismed.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Ferrari Romawi meminta para Direktur Utama BUMN yang sering mendapatkan tekanan pihak luar agar segera mengungkapkan kepada publik. Pasalnya setiap permasalahan upeti atau intervensi itu tudingan selalu terarah ke DPR. "Coba tanya itu ke Pak Lino, siapa yang menekan dia. Cerita omong kosong, DPR bisa tekan BUMN. DPR kan tidak punya kewenangan untuk mengatur BUMN. Kalau Dirut BUMN mau ditekan itu berarti bodoh," kata Ferrari.

BACA JUGA: