Masalah Pembebesan Lahan, Kacaukan Rencana Pembangunan Bandara Kulonprogo
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pembangunan bandara pengganti Adi Sutjipto, Bandara KuUlonprogo Yogyakarta terancam mundur dari jadwal. Terhambatnya pembangunan infrastruktur transportasi udara ini disebabkan melambungnya harga pembebasan tanah yang kelewat tinggi.
Awalnya harga tanah di daerah Temon, Kulonprogo ditaksir Rp20 ribu sampai Rp50 ribu per meter. Namun masyarakat sekitar langsung menaikkan harga menjadi Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per meter. Menghadapi kendala ini, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan lokasi alternatif pembangunan bandara tersebut dipindah ke daerah Kabupaten Bantul.
Akan tetapi bagi PT Angkasa Pura hal itu akan lebih mempersulit karena harus melakukan pengkajian ulang untuk study kelayakan, pengkajian area topografi. Untuk menyelesaikan beberapa kajian diperlukan waktu lebih dari 6 bulan sampai satu tahun.
Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X mengaku tetap mematok harga tanah seharga Rp50 rubu per meter. Kalaupun harga tanah tidak bisa dinegosiasikan, Sultan meminta kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk mengajukan lokasi alternatif selain di daerah Kulonprogo. Akan tetapi Sri Sultan enggan mengungkapkan lokasi yang menjadi pilihannya sebagai lokasi alternatif pembangunan bandara. "Saya tidak mau ngomong dulu. Kalau saya ngomong harga tanah akan naik lagi," kata Sri Sultan kepada Gresnews.com.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero), Farid Indra Nugraha mengatakan perusahaan akan tetap melakukan pembangunan bandara di wilayah Kulonprogo. Meski masyarakat sekitar sudah menaikkan harga tanah, perusahaan tetap berkomitmen untuk menetapkan harga tanah sekitar Rp20 ribu sampai Rp50 ribu. Hal itu dikarenakan jika mengikuti perkembangan harga tanah, maka perusahaan harus mengubah Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
Padahal menurut Farid untuk membebaskan lahan tersebut dibutuhkan waktu paling lama sekitar satu tahun. Farid menambahkan lahan yang belum terbebas sekitar 60 persen karena sekitar 40 persen tanah tersebut dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubowono."Butuh waktu satu tahun untuk membebaskan lahan di Kulonprogo dan butuh 2,5 tahun untuk menyelesaikan konstruksi pembangunan bandara,´ ujar Farid.
Farid mengatakan nantinya setelah pembangunan Bandara Kulonprogo akan ada akses toll road dan rute kereta api untuk menuju bandara, mengingat kawasan Kulonprogo masih sangat sulit untuk akses transportasinya. Begitu juga untuk bandara Adi Sucipto juga akan ditutup dan diserahkan kepada TNI Angkatan Udara."Akan ada akses toll road dan nanti ada rute kereta yang dibalikkan menuju ke Kulonprogo," kata Farid.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diterima Gresnews.com bahwa pengembangan bandara internasional Kulon Progo memiliki kapasitas jumlah 22 penerbangan per jam dan mencapai 1.768 penumpang.
Jumlah penumpang diprediksikan bertambah mencapai 6 juta penumpang pada tahun 2025. Satu sisi, Bandara Adisutjipto tidak bisa diperluas dikarenakan situasi geografis dan landasan pacu bandara dibatasi sebelah timur kawasan penduduk sipil dan barat kawasan militer Angkatan Udara.
Untuk lingkup pekerjaan, nantinya runway pesawat akan dibentuk dengan luas 3.600 x 45 meter, akan dibentuk apron, taxiway, terminal bangunan, bangunan komersial teknis dan mendukung operasi penerbangan dengan Air Traffic Control. Jadwal pelaksanaan proyek mencakup persiapan proyek dimulai tahun 2012. Pelaksanaan tender di 2014, penandatanganan kontrak di 2015, konstruksi di 2015 hingga 2016 dan pengoperasian bandara di 2017.
